Rapat Paripurna DPRD, Kandouw Ungkap Berbagai Problematik Daerah dan Solusinya

Wagub Steven OE Kandouw bersama jajaran pimpinan DPRD Sulut. Foto : istimewa

Manado, Sulutreview.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw menyampaikan berbagai problematik yang saat ini tengah dihadapi daerah, sebagaimana yang disampaikan para wakil rakyat yang menyampaikan laporan hasil reses, di DPRD Sulut, pada Senin (04/09/2023).

Kandouw secara detil menyampaikannya melalui Rapat Paripurna DPRD, dengan agenda Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023 sekaligus Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023, serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2023.

Dijelaskannya, untuk jalan lingkar Manado, yang diharapkan dapat mengurai kemacetan, dapat secepatnya difungsikan.

“Penyelesaian jalan lingkar Manado ini, juga menjadi tugas dari Pak Gubernur untuk melobi pemerintah pusat. Karena ini kewenangan pemerintah pusat. Sebagai informasi, untuk tahap tiga bisa jalan tahun ini, sehingga sudah bisa fungsional, karena ada tambahan sekian kilo meter lebih. Yakni dari tugu kota Manado, kemudian Boboca sampai ke Sea sudah bisa dipakai. Sedangkan untuk pembebasan lahan, sudah tuntas,” ungkap Kandouw.

Ia juga menyentil soal perumahan murah yang bakal dibangun di Pandu, yang masih dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Supaya manfaatnya dapat dinikmati oleh orang-orang yang tepat. Ini terus kita dorong supaya lebih maksimal,” tuturnya.

Kandouw juga menyikapi tentang pungutan komite sekolah yang saat ini, masih menjadi keluhan masyarakat. Harapannya, sesuai hasil diskusi dan musyawarah, bahwa ada pemerataan, dalam artian yang mampu memberikan subsidi kepada yang kurang mampu. “Kiranya ini dapat dikoordinasikan kembali dengan seluruh stakeholder,” tandasnya.

Menariknya, Kandouw juga menyampaikan tentang peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang mampu menjaga inflasi, sehingga Sulut mencatat inflasi lebih dari rata-rata nasional yang masih tinggi.

“TPID kita selalu monitor harga bahan pokok, bahkan tiap Senin ada koordinasi dengan pusat untuk membahas TPID, termasuk dengan sembilan bahan pokok. Perlu diketahui juga, inflasi kita bukan didominasi beras, tetapi harga tiket penerbangan,” tukasnya.

Terkait kondusifitas daerah, Kandouw menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda. “Terima kasih untuk patroli keamanan, demikian juga dengan konflik adu domba yang menjadi tugas kita bersama, yang dapat dimonitor sehingga isu ini tidak terjadi di daerah kita,” tandasnya.

Masalah tanah yang menjadi sengketa, juga sempat disampaikan Wagub Kandouw. Ia mengatakan sebagaimana pesan Gubernur Olly Dondokambey, jangan sampai Pemprov Sulut dijadikan objek, sehingga harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab.
Demikain juga dengan keberadaan Jalan Sarundajang, Ia menyampaikan telah sepenuhnya diserahkan untuk ditangani oleh Pemkot Bitung.

Lebih jauh, Wagub Kandouw juga merespon tentang ketersediaan bibit dan pakan ikan, peran koperasi yang diharapkan dapat membantu UMKM tanpa agunan. “Bantuan tanpa gunan ini kiranya dapat direalisasikan jangan hanya sebatas slogan. Kiranya dapat
kerja sama dengan BSG, mudah mudahan tepat realisasinya,” ujarnya.

Selain itu, koordinasi daerah dan pusat, diharapkan juga berlangsung baik. Terutama untuk wilayah Nusa Utara.

Jalan kebun dan operasional bendungan Lolak, yang turut disuarakan anggota DPRD, juga mendapat sambutan Kandouw.

“Bendungan Lolak, sampai sekarang belum terisi (impouding-red) dengan kondisi saat ini, yang tengah musim kemarau, maka diperkirakan bulan Oktober nanti, bendungan baru bisa terisi penuh,” sebutnya sembari menambahkan untuk progress pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang menghubungkan, Tombatu Amurang sudah 97 persen.

Tak kalah pentingnya, Kandouw juga memberikan semangat kepada para peternak babi yang sempat mengalami kerugian akibat penyebaran virus, sehingga 70 persen ternak babi musnah.

“Pemerintah Provinsi Sulut telah mengantisipasi dengan penyediaan bibit dan pejantan, supaya Natal dan tahun baru ada persediaan,” tukasnya.

Di akhir penyampaiannya, Wagub Kandouw merinci tentang anggaran yang nominalnya mengalami kenaikan.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen.(eda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *