Manado, Sulutreview.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut, rapat tersebut digelar pada hari Senin, (03/07/2023) siang bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III, Berty Kapojos mengatakan bahwa intinya komisi III melakukan evaluasi program dan kegiatan dari BPBD tahun 2022, sampai pada program dan kegiatan yang sedang berjalan di tahun 2023.
“Komisi III akan terus mengawal program BPBD hingga di tingkat pemerintah pusat, demi penanganan bencana di Provinsi Sulut yang lebih baik lagi. Seperti contoh ada alat-alat yang sudah rusak yang perlu di ganti dengan yang baru maupun penambahan alat berat milik BPBD untuk penanggulangan bencana kita akan bersama-sama memberikan pendampingan, termasuk penganggaran di APBD Provinsi tahun 2024 akan kita kawal bersama,” tukas Berty Kapojos.
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, personil komisi III, Boy Tumiwa mengingatkan BPBD Sulut, untuk tetap memprioritaskan mitigasi bencana karena wilayah Sulut merupakan daerah rawan bencana yang perlu terus diantisipasi.
”Soal bencana manusia tidak dapat menerka kapan terjadi, tetapi dengan kencanggihan teknologi saat ini, kita patut waspada paling tidak dengan memasang alat deteksi dini. Apakah Sulut sudah ada atau belum,” tanya Tumiwa dalam rapat tersebut.
Boy Tumiwa pun mendukung adanya ketersediaan anggaran dan logistik di BPBD Sulut, mengingat BPBD Sulut bertanggungjawab penuh terhadap berbagai peristiwa bencana, baik yang sudah terjadi maupun mitigasi bencana di Sulut.
Sementara itu, Kepala BPBD Sulut, Joy Oroh usai Rapat Dengar Pendapat mengatakan, untuk penanggulangan bencana di daerah kepulauan, penyaluran bantuannya terbatas mengingat lokasi yang jauh.
“Jadi di sana daerah kepulauan untuk bantuan-bantuan terbatas karena agak jauh tapi tetap akan kami sediakan di pengadaan tahun 2022 ini untuk bantuannya,” kata Joy Oroh.
Terkait dengan Moronge untuk mendapatkan bantuan dari BPBD Provinsi Sulut yang di tanyakan tadi oleh Anggota Komisi III Dapil Nusa Utara, Sherly Tjangkulung. Joy Oroh menjelaskan bahwa hal itu sudah di verifikasi oleh salah satu pejabat eselon II Kedeputian Bidang Rekonstruksi pada dua ulan lalu.
“Jadi itu ada pembangunan talut, kemudian kalau tidak salah ada jembatan dan memang itu perlu di verifikasi dengan data yang akurat oleh pusat, karena anggaran dari pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.
“Pelaksanaannya biasa langsung di serahkan ke Kabupaten/Kota dan itu masuk APBD Kabupaten/Kota langsung masuk ke Kas Daerah, Provinsi hanya monitor saja, nanti daerah yang akan proses lelang,” sambungnya.
Sementara, untuk daerah Minahasa Selatan (Minsel), Oroh lanjut mengatakan bahwa ada sekitar 126 Kepala Keluarga yang terdampak musibah, sudah kami sampaikan tadi, saat ini untuk penanganan pengungsi kami tetap bersama-sama Pemda Minsel.
“Untuk pemenuhan bantuan dasar makan minum sandang pangan itu terpenuhi. Saat ini juga Pemerintah Kabupaten Minsel sedang menyiapkan tempat Hunian Sementara (Huntara) kurang lebih 120 unit tempat tinggal bagi mereka di kilo meter dua, sambil juga pemerintah Kabupaten Minsel menyiapkan untuk hunian tetap dan itu pelaksananya lintas sektor,”tutup Oroh.
Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPRD Sulut tersebut, Joy Oroh menyampaikan untuk alokasi anggaran tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 10 Miliar, dimana banyak terserap untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.(advetorial)
