Tondano, Sulutreview.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Badan Ad Hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024, bertempat di Ruang Rapat KPU, Kamis (29/12/2022).
Kegiatan Rakor itu dibuka komisioner KPU Minahasa Rendy Suawa dan diikuti oleh
4 organisasi wartawan yang bertugas di Kabupaten Minahasa, yakni, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Minahasa, Pers Minahasa (Pers’Min), Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM) dan Ikatan Wartawan Online (IWO) Minahasa.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jery Sumampouw, selaku nara sumber mengungkapkan bahwa animo masyarakat untuk menjadi anggota badan ad hoc pemilu 2024 cukup tinggi. Karena bisa menyebabkan fenomena baru dalam rekrutmen badan ad hoc, baik di KPU maupun di lembaga Bawaslu.
“Fenomena yang terjadi yakni adanya partai politik tertentu yang telah menyiapkan kader untuk masuk jadi anggota badan ad hoc di berbagai tingkatan, baik PPK, PPS atau Panwascam di Bawaslu,” ujarnya.
Dikatakan Sumampouw, saat ini ada semacam rencana dari partai politik (parpol) tertentu yang coba mendorang orang atau kader mereka untuk masuk menjadi penyelenggara pemilu baik anggota PPK, PPS.
“Fenomena itu sengaja dimainkan parpol karna keterbatasan dalam menyiapkan saksi, disamping itu akan memudahkan parpol untuk mendapatkan data hasil hasil pemilihan,” kata Sumampouw.
“Untuk merekrut saksi itu biayanya kan mahal. Jadi partai politik yang tidak mampu menyiapkan saksi di semua TPS, mereka akan mendorong kadernya untuk masuk ke dalam penyelenggara pemilu atau badan ad hoc. Hal ini juga akan memudahkan parpol untuk mendapatkan data hasil pemilihan,” ia menyebutkan.
Sumampouw juga meminta KPU agar selektif dan berhati-hati dalam rekrutmen anggota PPS, dan mengajak media berperan aktif melakukan pengawasan dalam perekrutmen badan adhoc.(engel)
