Lumentut : Keuangan Harus dilaksanakan Secara Akuntabel

Wakil Walikota Wenny Lumentut saat membuka kegiatan SIPD. Foto : istimewa
IMG-20210818-WA0009

Tateli, Sulutreview.com – Sejak bergulirnya reformasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah Kota Tomohon tetap mengacu pada aturan yang ditetapkan.

“Telah terjadi perubahan yang paradigmatik di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, andal dan akuntabel,” kata Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut SE saat menghadiri dan membuka kegiatan Implementasi Penatausahaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Kota Tomohon di Mercure Hotels Manado Tateli Beach Resort (13/1/2022).

Bacaan Lainnya

Aturan yang dipegang dalam pengelolaan keuangan adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat, maka pemerintah membuat regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan yang meliputi informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

“Informasi keuangan daerah terdiri dari informasi perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akutansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah dan informasi keuangan daerah lainnya,” jelasnya.

Akan hal itu, Kementerian Dalam Negeri telah membangun satu aplikasi berbasis elektronik yang terintegrasi untuk digunakan oleh pemerintah daerah.

“Hal ini tentu telah membantu pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Tomohon, di mana tahapan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2022 telah menggunakan aplikasi SIPD yang di bangun oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga untuk tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah akan menggunakan aplikasi SIPD ini,” tukasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Lumentut berharap akan meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesionalitas sebagai aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya.

“Sehingga kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah senantiasa konsisten, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. Horas Pandjaitan, M.Ec.Dev, para bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat penatausahaan keuangan SKPD, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi, M.A.P. serta para sekretaris dinas/badan/kantor se- Kota Tomohon.(chichi)

banner 300x250