Pemprov Sulut Rakorev Bersama Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin rakorev
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (21/08/2021).

Pemprov Sulut dalam kesempatan ini, diwakili oleh sejumlah pejabat eselon II, yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan Kasat Pol-PP Sulut.

Bacaan Lainnya

Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), tampil memimpin Rakorev PPKM dan Penanganan Covid-19 di Luar Jawa – Bali secara virtual di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).

Rapat yang diikuti melalui video conference oleh seluruh gubernur maupun perwakilan se-Indonesia ini dihadiri beberapa pimpinan kementerian/lembaga terkait, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam pengantarnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Rakorev kali ini diselenggarakan guna mengevaluasi pelaksanaan PPKM dan penanganan Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali dalam 2 minggu terakhir.

Menko Airlangga Hartarto menuturkan bahwa saat ini kasus aktif Covid-19 secara nasional adalah sebanyak 327.286 kasus, dengan distribusi di Jawa – Bali sebanyak 47 persen dan di luar Jawa – Bali sebanyak 53 persen.

“Selama penerapan PPKM  9-20 Agustus 2021, kasus aktif di luar Jawa – Bali mengalami penurunan, dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar -36,96 persen. Secara umum, selama bulan Agustus sudah turun -27,03 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Airlangga Hartarto kemudian melaporkan perkembangan level asesmen kabupaten/kota di luar Jawa – Bali, dengan level IV mengalami penurunan dari sebelumnya 132 menjadi 105 kabupaten/kota, level III mengalami kenaikan dari sebelumnya 215 menjadi 232 kabupaten/kota, dan level II juga mengalami kenaikan dari sebelumnya 39 menjadi 48 kabupaten/kota.

Terakhir, terkait perpanjangan maupun perubahan evaluasi penerapan PPKM di luar Jawa – Bali, Menko Airlangga Hartarto mengaku bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

“Hasil monitoring dan evaluasi PPKM di luar Jawa – Bali ini akan dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden, untuk nantinya mendapatkan arahan mengenai kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Arahan Presiden nanti akan disampaikan Senin (23 Agustus 2021-red) besok,” katanya.

Menko Airlangga meyakini, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Untuk itu Pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.

“Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Menko Airlangga.

Adapun usulan Program yang sedang disiapkan antara lain, pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan no. 105/2020), Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Program PEN, Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital, Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja, Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat serta Program Padat Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).(srv)

banner 300x250