Staf Khusus Ini, Dapat Tantangan Soal Keluhan Pengusaha Perikanan

IMG-20210818-WA0009

Alan Budi Medea SP.i

Bitung, Sulutreview.com-Ada 45 staf Khusus Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang telah dilantik untuk bekerja bersama sama dan sama sama bekerja untuk menjadikan Bitung lebih hebat.

Bacaan Lainnya

Ke-45 staf khusus ini, akan menjadi perpanjangan tangan Walikota dan Wakil Walikota yang melekat erat, disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam segala hal, agar supaya OPD dapat menjalankan tugasnya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi).

Tak hanya itu saja, dari bocoran yang diperoleh, tugas staf khusus ini, nampaknya tak hanya bekerja secara internal di Dinas yang ditunjuk, akan tetapi permasalahan external pun, akan menjadi bagian tanggungjawab untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi atas setiap persoalan dibidangnya.

Khusus untuk Staf Khusus, bidang pengembangan usaha perikanan, nampaknya mendapat tantangan baru saat ini. Seperti apa tantangan tersebut? berikut ulasan singkat, dari case perikanan yang langsung didengar sejumlah wartawan belum lama ini.

Ceritanya begini, ada pemilik kapal penangkap Tuna Kuwo Tona, Fransisca Ekawati melaporkan kepada salah satu staf Khusus Perikanan yaitu Bapak Budi Madea SP.i dikarenakan, kapal miliknya ditangkap di perairan Maluku Utara (Malut) beberapa waktu lalu.

Di hadapan Budi, Fransisca menceritakan jika kapal miliknya ditangkap disaat melalukan aktivitas penangkapan ikan tuna di perairan Malut.

“Kapal saya ukuran 23 GT, surat-surat lengkap termasuk rekom andon dari Dinas dan Keluatan Perikanan Provinsi Sulut,” kata Fransisca.

Penangkapan kata dia, dilakukan PSDKP Malut padahal setahu dirinya sudah ada MoU antara Provinsi Sulut dengan Malut soal aktivitas penangkapan di perairan Malut.

“Sampai hari ini saya bingung apa yang menjadi dasar sampai kapal ditahan, padahal setahu kami sudah ada MoU,” katanya.

Menanggapi permasalahan Fransisca, Budi berjanji akan secepatnya menggelar rapat bersama stakeholder terkait untuk membahas persoalan itu.

Budi mengaku akan mengundang pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkot Bitung dan pihak PSDKP Bitung untuk mencari tahu seperti apa isi MoU antara pemerintah Sulut dan Malut.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Pemkot Bitung dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Bitung untuk mencari jalan keluarnya,” kata Budi.

Menurutnya, apa yang dialami Fransisca juga dialami sejumlah nelayan dari Kota Bitung sehingga harus dicarikan jalan keluarnya.

“Kasihan nelayan kita kalau hanya dibiarkan. Apalagi sudah ada penandatangan MoU antara pemerintah Sulut dan Malut terkait dengan aktivitas penangkapan di perairan Malut dan Sulut,” katanya.(zet)

banner 300x250