Webinar BPK, Olly Ungkap Sulut Kekurangan Vaksin Covid-19

Gubernur Olly Dondokambey bersama Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Asiano Gammy Kawatu saat mengikuti Webinar bersama BPK
IMG-20210818-WA0009

Tondano, Sulutreview.com – Penanganan Covid-19 di Sulut dilakukan secara maksimal. Terbukti, kasus aktif di Sulut mengalami penurunan jumlah.

Sejak bulan Januari sampai Juni 2021, peningkatan kasus aktif sangat rendah. Rata-rata satu atau dua orang, sehingga kerja sama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik.

Bacaan Lainnya

“Yang menjadi kendala di Pemerintah Provinsi Sulut sampai dengan kabupaten/kota adalah menyangkut vaksin. Vaksin di Provinsi Sulut sampai hari ini masih terbatas sehingga masih banyak masyarakat yang kekurangan vaksin. Khususnya di daerah terpencil,” ungkap Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat mengikuti Webinar Seri III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, secara virtual dari Tondano, Kamis (17/6/2021).

Bertema “Kebijakan Pemerintah Daerah, Peluang, Tantangan dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19″, Olly kembali menyampaikan proses penanganan Covid-19 di Sulut sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat.

” Pemprov Sulut bersama-sama dengan seluruh kabupaten/kota yang ada, telah bersama-sama untuk menjalankan prosedur kesehatan, yakni selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga jarak. Strategi penanganan Covid-19 di kabupaten/kota itu sesuai dengan anjuran pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain itu, Olly juga mengurai tentang koordinasi Pemprov Sulut dengan kabupaten/kota. “Syukur karena Sulut satu garis, maka penanganan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah pusat. Demikian juga dengan kebijakan, termasuk kita sudah membuat Perda Covid-19, nomor 2 tahun 2021, semua sudah menjalankan instruksi Perda ini,” tambahnya.

Akan hal itu, Olly berharap seluruh tempat keramaian, pasar, tempat wisata, tempat hiburan dapat menjalankan Perda tersebut dengan baik, karena jika pelaku usaha dan karyawannya tidak mau divaksin maka usahanya tidak boleh dibuka.

“Semua pelaku ekonomi di Provinsi Sulut menaati aturan yang mempunyai dasar hukum yang jelas,” sebutnya.

Gubernur juga menjelaskan Strategi Covid-19 dengan ekonomi kita pertumbuhan ekonomi di Prov. Sulut tahun 2020 kita terkoreksi 0,99% yang rata-ratanya kita mencapai 5-6% dan masuk di tahun 2021 Prov. Sulut mencapai Positif 1,87% dan semua ini tentunya kerja sama Pemprov dengan kabupaten/kota.

“Kalau kita lebih cepat memutuskan mata rantai Covid-19, ekonomi akan lebih cepat tumbuh karena kegiatan perekonomian berjalan dengan baik. Sumbangan terbesar untuk ekonomi Provinsi Sulut dari pertanian dan ini salah satu strategi kita,” tukasnya.

Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, dalam pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

“Gambaran umum Covid-19 di Provinsi Sulut, situasi dan kondisi saat ini yang masih terdampak kasus aktif ada 266 orang. Dari 15.883 yang terdampak, 15.066 sudah sembuh, yang meninggal sampai hari ini ada 551 orang. Sehingga apa yang kita tangani dan kita hadapi pada pandemi Covid-19 ini, mungkin Provinsi Sulut lebih diuntungkan dari provinsi-provinsi yang lain,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan bahwa berdasarkan data yang ada, hari ini di Provinsi Sulut tidak ada ketambahan kasus aktif Covid-19.

“Situasi kondisi di Sulut, ada 3 daerah Wilayah Kepulauan sehingga cara penanganan Covid-19, di Sulut lebih gampang terisolir dari pandemi Covid-19 ini,” sambungnya.

Dikatakan Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono, acara webinar ini adalah akhir dari rangkaian keseluruhan tiga seri webinar yang diselenggarakan oleh BPK RI dalam rangka penyusunan Foresight BPK.

Agus Pramono juga menjelaskan tentang peran BPK Oversight, Insight, Foresight dan menjelaskan kondisi dan tantangan penanganan Covid-19.(srv)

banner 300x250