Maurits-Hengky Pertahankan Budaya WTP ke-10 Untuk Seluruh Warga Bitung

0
158

Maurits-Hengky didampingi Ketua DPRD Aldo Ratungalo saat menerima LHP LKPD Dengan Opini WTP ke-10 berturut-turut

Bitung, Sulutreview.com-Mengawali kepemimpinan Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar SE di tahun 2021 saat ini. Nampaknya budaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terus dipertahankannya untuk mewujudkan Pemerintahan yang Clean Governmant yang bersih dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Buktinya, pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut pada Senin (03/05/2021) Pemerintah Kota Bitung kembali lagi menyabet Opini pada hasil LHP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hebatnya dalam penerimaan LHP ini, Kota Bitung meraih opini WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

Terpantau sejumlah wartawan, penerimaan LHP WTP kepada Pemerintah Kota Bitung diterima langsung oleh Walikota Ir Maurits Mantiri MM didampingi Wakil Walikota Hengky Honandar SE serta Ketua DPRD Aldo Nova Ratungalo SE dan Sekretaris Daerah Kota Dr Audy Pangemanan AP MS.i.

Penyerahan LHP Opini WTP kepada Pemkot Bitung diserahkan langsung oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI Bapak Dr Dori Santosa SE MM CSFA CfrA serta kepada 14 Kabupaten Kota di Sulut minus Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang mendapatkan Opini TW (Tidak Wajar).

Selain itu, pada penyerahan LHP WTP tersebut, dihadiri Anggota IV BPK RI Ny Dr Isma Yatun CSFA, CFrA serta Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen Sp. B-KBD, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Bapak Edwin Silangen SE MS serta Bapak Kepala BPK Perwakilan Sulut Bapak Karyadi SE MM AK CA CFrA, CSFA.

Anggota IV BPK RI Ny Dr Isma Yatun CSFA CFra dalam sambutanya mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (Froud) dalam pengelolaan keuangan. Pemeriksaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan.

“Meski demikian jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP,” kata Dr Isma Yatun melalui siaran Pers BPK Perwakilan Sulut.

Berikut ini, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sulut yang menghasilkan hasil Opini.

1. Kabupaten Minahasa Opini WTP
2. Kabupaten Bolmong Opini WTP
3. Kabupaten Sangihe Opini WTP
4. Kabupaten Minahasa Utara Opini TW.
5. Kabupaten Minahasa Selatan Opini WTP.
6. Kabupaten Minahasa Tenggara Opini WTP
7. Kabupaten Bolmong Utara Opini WTP.
8. Kabupateb Bomong Timur Opini WTP.
9. Kabupaten Bolmong Selatan Opini WTP.
10. Kabupaten Talaud WTP
11. Kabupaten Siau Tagulandang Biara Opini WTP.
12. Kota Manado Opini WTP
13. Kota Bitung Opini WTP
14. Kota Tomohon Opini WTP
15. Kota Kotamobagu Opini WTP.

Lebih lanjut, anggota IV BPK menyatakan. Agar LHP LKPD dapat dimanfaatkan baik oleh kepala daerah maupun Ketua DPRD untuk mengoptimalkan perencanaan prmbangunan daerah supaya mendapat hasil yang lebih optimal.

Sementara itu, Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar SE mengucapkan banyak terimah kasih atas kerjasama semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyempurnakan LHP Pemkot Bitung sehingga kembali lagi meraih Opini WTP yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Walikota dan Wakil Walikota mengatakan bahwa penghargaan WTP yang ke-10 ini pihaknya mendedikasikan kepada seluruh masyarakat di Kota Bitung seluruhnya, sebab prestasi ini tentu adalah bagian yang tak terpisahkan suksesnya Pemkot Bitung meraih WTP ini.

Selain itu, Maurits dan Hengky mengatakan bahwa dengan diraihnya WTP ini, pihaknya meminta agar tindak lanjut terhadap apa yang minta dan disampaikan BPK RI Perwakilan Sulut, dalam buku LHP wajib dilaksanakan

Tindak lanjut tersebut, akan dipenuhi pemkot Bitung dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana yang diamanatkan BPK.

Meski sudah meraih opini WTP 10 kali berturut-turut, pemkot Bitung dibawah nahkoda  Maurits Mantiri dan Hengky Honandar bertekad kedepan tidak ada catatan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Semua harus bersih,” tegas Maurits Mantiri dan salah satu target Maurits – Hengky agar kedepan tidak ada catatan dalam laporan penggunaan anggaran tahun 2021, yang akan diperiksa pada tahun 2022,” tegasnya.

Selain itu, Maurits meminta agar Inpektorat Kota Bitung, sebagai lembaga pengawas harus benar-benar melaksanakan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan akan setiap dokument administrasi salah satunya terkait anggaran yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Bitung Albert Sarese SE didampingi Sekretaris Riano Senduk SE MS.i dan Kabid Akuntansi Ricky Layata SE mengatakan bahwa dalam laporan LHP ini ada 4 hal sehubungan dengan opini BPK.

“Yaitu mulai dari sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang undangan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan,” pungkas Sarese diaminkan Riano dan Ricky.(zet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here