Maurits Mantiri Diundang di Kantor Staff President RI Bahas Sektor Perikanan

IMG-20210818-WA0009

Maurits Mantiri saat berada di Kantor Staff Kepresidenan RI

Jakarta, Sulutreview.com- Pihak Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Staff Kepresidenan, nampaknya sangat mengseriusi akan sepak terjang Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Walikota Hengky Honandar SE, soal sektor Perikanan yang kian lumpuh di Kota Bitung tersebut.

Bacaan Lainnya

Buktinya tanpa tedeng aling-aling, setelah pihak Staff Khusus terjun ke Kota Bitung melalui Bapak Deputi 1 bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Bapak Febri Calvin Tetelepta pada bulan Maret lalu untuk mendengar masukan dari Pemerintah Kota Bitung soal sektor Perikanan yang kian terpuruk. Membuat jajaran Staff Kepresidenan RI pun rupanya tidak memandang case perikanan di Kota Bitung sebelah mata saja.

Hal ini ditunjukan pada Kamis (29/04/2021) saat pihak jajaran Staff Khusus Kepresidenan RI mengundang secara khusus kepada Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM, di kantor Staff Khusus Kepresidenan RI di Jakarta belum lama ini.

Tak hanya Walikota Bitung saja yang diundang, bahkan pihak Kementrian Perikanan RI, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) pun juga diundang untuk mendengar yang mungkin saja untuk lebih memperkuat akan penyampaian Walikota atau menggali lebih dalam tentang Sektor Perikanan yang sudah mati surih di Kota Cakalang Bitung.

Diketahui yang hadir Kementerian Perikanan, PSDKP, Polda Sulut, Kepala Dinas Perikanan, Assisten 3 Provinsi Sulut, Asdatun Kejaksaan Tinggi Sulut, kepala Kejaksaan Negeri Bitung Frenkie Son SH MM MH, Kapolres Bitung AKBP Indrapramana H. SIK, Ketua DPRD Bitung Aldo Ratungalo SE, Staff Khusus Bidang Industri Perikanan Bitung Basmi Said SE MS.i serta Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Deputi 1 Febri Calvin Tetelepta yang memimpin rapat.

Pada awal rapat, Tetelepta menyampaikan sekilas dalam penelusuranya akan case yang ada di Kota Bitung soal Perikanan. Bahkan dalam penyampaian tersebut dirinya sangat terkesima akan penyampaian Walikota Bitung lewat explaining (penjelasan) yang baginya sangat masuk akal, piawai serta mendetail dan memiliki keakuratan solusi yang tepat yang memang wajib Pemerintah RI, untuk segera membantu mencarikan solusinya.

Tak hanya itu saja, Tetelepta pun menyampaikan bahwa ide dan solusi dari Walikota Bitung adalah ide dan cara kerjanya “Gila” benar yang memang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah RI dalam mengembalikan kejayaan Perikanan.

Dalam arahannya Tetelepta sangat tegas, kepada pemangku kepentingan akan tersumbatnya investasi perikanan di Bitung.

“Kita harus serius dengan persoalan ini, mumpung walikota-nya gila dalam bekerja dan terus memperjuangkan perikanan di Bitung,” ungkap Tetelepta.

Malahan Deputi 1 tersebut beberapa kali tegas ‘menyemprot’ terhadap peserta rapat yang tak fokus dengan pembicaraan.

“Saya bisa melaporkan hal ini kepada atasan, akibat lemahnya pendampingan pemerintah, terhadap harkat hidup orang banyak,” ungkapnya ketika ada pejabat yang terlambat dalam rapat tersebut.

Dia sendiri dalam penjelasan, meminta kepada semua pemangku kebijakan perikanan baik di tingkat kementerian sampai kota agar fokus.

“Mohon bantuan kita semua untuk mengembalikan kejayaan perikanan Bitung yang sesuai dengan aturan dan silahkan berkomunikasi dengan walikota Bitung,” jelasnya.

Diapun meminta agar ada pertemuan guna membahas persoalan batas dan kerja sama antara pemerintah Maluku, Maluku Utara, Papua, papua barat dan Sulawesi Utara.

“Memorandum of Understanding MoU)/penandatanganan kerjasama antara pemerintahan daerah ini harus dilakukan agar peningkatan perikanan maju terus,” kata Tetelepta.

Staf presiden itu pun meminta kepada Kepala dinas Perikanan Provinsi Sulut agar hadir dalam pertemuan tingkat kepala dinas se Indonesia timur pada 24 Mei mendatang.

“Untuk membahas perikanan kita akan lakukan pada 24 Mei mendatang dan MoU-nya langsung dilakukan hari itu juga, agar keran pembatasan bisa berakhir bagus,” kata tetelepta.

Dia sendiri mengungkapkan jika persoalan ini lambat, dicarikan jalan keluarnya. Maka pemerintah pusat akan dituding sebagai biang dari keterlambatan ini.

“’Pemerintah pusat dalam berprogram harus memiliki akurasi yang tepat artinya hari dan tanggal pelaksanaannya harus tepat dan on time, sampai dengan imbas kepada masyarakat jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa ada imbas perekonomian kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Walikota Bitung, Ir Maurits Mantiri MM dalam keterangannya meminta pemerintah pusat membuka keran sebesar-sebesarnya untuk investasi perikanan dalam segala sektor terlebih dari sisi aturan.

“Kota Bitung 7 dan 6 tahun lalu berjaya dengan perikanan, namun jangan anggap kehabisan ikan itu karena nelayan terlalu banyak mengambil ikan atau over fishing. Buktinya dengan pembatasan selama 5 tahun ini, tidak mungkin nelayan melakukan over fishing dengan adanya aturan yang ketat,” jelasnya sambil meminta sekiranya pemerintah pusat melihat kembali aturan yang ada.

“Kembalikan kejayaan perikanan kota Bitung dengan demikian maka akan berdampak pada kesejahteraan warga Bitung.

Mohon pemerintah pusat membuka keran yang tersumbat agar kesejahteraan warga dan perekonomian di kota Bitung tercapai,” jelas Mantiri yang langsung disambut dengan standing aplause oleh pihak Staff Khusus Kepresidenan RI dan seluruh peserta yang hadir.(zet)

banner 300x250