Srikandi PDI Perjuangan Bitung, Vivi Ganap SE dan Albert Sarese SE
Bitung, Sulutreview.com-Menyusul masih adanya suara-suara sumbang dari Netizen soal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di bulan Desember tahun 2020 ini yang kabarnya masih banyak yang belum terbayar, membuat anggota DPRD dari PDI Perjuangan yaitu Vivi Ganap SE angkat suara.
Kepada wartawan, Vivi menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendengar akan hal ini, dan rencananya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bitung, akan segera dipanggil untuk rapat bersama Tim Badan Anggaran DPRD Bitung.
“Ya memang persoalan ini sudah menjadi perbincangan dikalangan warga Bitung, sehingga kami kami akan merencanakan memanggil TAPD Pemkot Bitung untuk meminta klarifikasi soal hal ini,” ujar Vivi yang juga salah satu anggota tim Banggar DPRD.
Vivi menambahkan sebelum akan memanggil TAPD Pemkot, sesuai penyampaian Ketua DPRD bahwa pihaknya akan melakukan rapat internal dengan tim Banggar. “Yang pasti, kami akan menanyakan kenapa sampai angaran Pemkot seperti kabar ditengah masyarakat, katanya sudah kosong, ada apa?. Sebab anggaran tahun 2020 ini, sudah dibahas dan direncanakan termasuk pembayaran TPP ASN,” kata Vivi dengan suara lantang kepada wartawan Senin (28/12/2020)
Vivi dengan tegas mengatakan bahwa jika hal ini memang benar, case ini harus ditelusuri secara serius. “Sebab tidak mungkin anggaran Pemkot dikatakan saat ini sudah kosong, sementara penganggaranya sudah dibahas dan direncanakan sejak tahun 2019. Apalagi Pemkot Bitung sudah dikenal rajanya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai pengakuan adalah Kota dengan pengelolaan dan penataan anggaran terbaik,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Albert Sarese SE ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa memang belum semua TPP pegawai sekaligus ada tagihan lainya yang belum terbayar. “Hal ini dikarenakan ada dana sharing dari Pemporov Sulut, yang kami masih menunggu. Mudah-mudahan di satu dua hari kedepan sudah masuk di kas dan akan segera terbayarkan TPP dan lainya,” ujar Sarese.
Sementara itu, dari informasi diperoleh kalangan Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan di dinas Pendidikan masih banyak yang belum terbayar akan gaji mereka.(zet)
