Bawaslu Sulut Deklarasi Anti Politik Uang, Hoax dan Ujaran Kebencian

0
289
Bawaslu Sulut gelar anti politik uang

Manado, Sulutreview.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder dan Deklarasi dengan tema Anti Politik Uang, Hoax dan Politisasi Sara Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 di Four Point Hotel Manado, Jumat (9/10/2020)

Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Dr Herwyn Malonda menyampaikan bahwa Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum saat ini melakukan pengawasan terkait dua tahapan, yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih tetap dan tahapan kampanye sampai tanggal 5 Desember 2020.

“Saat ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara benar-bener bekerja keras dan profesional dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dihasilkan daftar pemilih tetap. Juga secara bersamaan mengawasi kampanye dari masing-masing paslon sampai tanggal 5 Desember 2020 dan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020,” jelas Malonda.

Malonda juga menjelaskan, selain pengawasan pada tahapan-tahapan yang sedang berjalan saat ini. Ada dua agenda bersama yang sementara dilakukan yang bertujuan untuk mewujudkan kegerakkan rakyat dan mewujudkan kewenangan utama. Terkait dengan kewenangan pencegahan itu sendiri pengawasan dan peningkatan penyelesaian sengketa.

“Salah satu tugas yang terkait dengan pencegahan pengawasan dan penyelesaian sengketa ini adalah kita berupaya menggalang semua kekuatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilihan untuk bersama-sama mewujudkan pilkada yang berintegritas, sehat dan bermartabat,” tegas Ketua Bawaslu, Herwyn Malonda.

Herwyn Malonda saat memberikan keterangan

Beberapa faktor yang melandasi agar terciptanya pilkada yang berintegritas, sehat dan bermartabat adalah bersama-sama dengan para pihak yang terkait dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Sulut, yaitu :

1. Untuk mewujudkan pilkada tanpa politik uang dan tanpa transaksional dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga rakyat diberikan kebebasan untuk memilih.

2. Berupaya agar supaya informasi yang disampaikan dalam perhelatan pemilihan terkait dengan visi, misi dan program kerja paslon harus benar-benar tersampaikan kepada masyarakat sebagai pemilih.

3. Kita semua adalah manusia yang beragama dan datang dari berbagai macam suku dan ras. Namun itu semua akan menjadi bermasalah bila dimanfaatkan dalam rangka politisasi sara atau ujaran kebencian. Stop ujaran kebencian dalam pilkada.

“Ayo kita lawan dan tolak politik uang, kita lawan dan tolak hoaks, kita lawan dan tolak politisasi sara sambil tetap menjalankan protokol kesehatan,” ucap Malonda.

Pilkada tahun ini dilaksanakan di tengah kondisi wabah virus Covid19 yang telah menelan banyak korban jiwa untuk itu Malonda berharap agar semua stakeholder yang hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi juga bersama masyarakat untuk menciptakan pilkada yang sehat dengan menerapkan protokol kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Bawaslu RI Abhan, S.H, M.H, PJS Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Agus Fatoni, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara Salman Saelangi, Forkopimda, dan sejumlah organisasi-organisasi yang terkait dalam pilkada Provinsi Sulawesi Utara.(lina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here