Kesaktian PJS Walikota Edison Humiang, Diuji Soal Demosi ASN

0
365

Michael Jacobus SH MH CLA

Bitung, Sulutreview.com– Penjabat Sementara (PJS) Walikota Bitung Drs Edison Humiang MS.i terus diperhadapkan seputar permasalahan di Kota Bitung yang mungkin saja sudah menanti dengan jenis yang berbeda yang telah menggunung antri.

Tak hanya soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melulu serta masalah kemasyarakatan saja. Akan tetapi, ada banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang belum diselesaikan oleh Walikota sebelumnya, kini mau tidak mau harus dihadapinya untuk diselesaikan.

Seperti halnya, soal sejumlah ASN yang didemosi pun, nampaknya wajib didengar dan diselesaikan oleh PJS Walikota, sebagai suatu Case baru yang merupakan ujian di tampuk kesaktian dan kepemimpinanya di Kota Bitung saat ini.

Hal ini terungkap, saat pihak korban yang di demosi melalui kuasa hukumnya Michael Jacobus SH MH CLA, telah menemui PJS Walikota Drs Edison Humiang MS.i untuk melaporkan inti permasalahan dari korban ASN yang didemosi tersebut.

“Ya barusan saya telah menemui Pak PJS Walikota. Dan Pak Edison sudah berjanji akan menindaklanjuti surat dari Komisi Apratur Sipil Negara (KASN) dan itu disampaikan kepada saya bersama klien yang menghadap hari ini,” ungkap Michael kepada sejumlah wartawan Selasa (06/10/2020)

Diketahui saat bertatap muka dengan PJS Humiang, dirinya sudah menerangkan secara panjang lebar terkait inti dari masalah ASN yang didemosi tersebut.

Dan dalam penyampaian PJS, bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN, bahwa PJS Walikota Bitung, harus mengajukan permohonan ke Mendagri untuk melakukan mutasi kembali dengan melampirkan rekomendasi yang maksud.

Jacobus pun berharap, PJS bertindak arif serta bijaksana untuk menjalankan rekomendasi dari KASN.

“Saya sangat yakin PJS menjalankan ini dengan penuh integritas yang tinggi karena ini merupakan moment kepatuhan Pjs terhadap rekomendasi KASN yang telah disampaikan dari tanggal 15 April 2020 tapi tak kunjung ditindaklanjuti,” tandasnya.

Dirinya pun berharap adanya keberanian PJS untul menindaklanjuti rekomendasi KASN, dengan harapan adalah entry point PJS dapat melakukan mutasi dengan persetujuan Mendagri, juga sebagai tanda awas bagi ASN agar benar-benar netral selama tahapan Pilkada.

“Ini juga bukti jika jabatan PJS bisa melakukan pergantian pejabat dengan persetujuan Mendagri, tidak seperti yang disampai-sampaikan oleh sejumlah oknum yang katanya Pjs tidak memiliki hak melalukan pergantian,” pungkasnya.

Apalagi secara aturan hukum, pihaknya sudah memasukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: B-1192/KASN/4/2020 tetang Rekomendasi atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran dalam Pemberhentian Kepala Sekolah dan Penurunan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung meminta Wali Kota Bitung (selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk meninjau SK Nomor 821.2/02/WK tanggal 7 Januari 2020.(zet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here