Awasi Jalannya Kampanye, Bawaslu Sulut Berkomitmen Tegakkan Aturan

0
218
Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herwyn Malonda

Manado, Sulutreview.com – Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herwyn Malonda menegaskan pihaknya berkomitmen
untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Peraturan Bawaslu dalam pengawasan kampanye tahun ini, sebutnya, terkait pendaftaran dari masing-masing pasangan bakal calon, yang mengharuskan menjalankan protokol kesehatan Covid-19 pada saat pendaftaran nanti.

“Pelaksanaan proses pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Provinsi Sulut dan di 7 Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada prinsipnya memperhatikan protokol kesehatan Covid-19,” terang Malonda saat membawa materi pada kegiatan Penyuluhan Produk Hukum yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulut di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, pada Selasa (1/9/2020).

“Euforia pada saat pendaftaran tidak boleh ada iring-iringan, tidak boleh ada pengarahan masa konvoi dan tidak ada tari-tarian karena tarian akan mengundang orang lain untuk berkumpul,” tegas Malonda.

Lanjut Malonda bahwa tahapan pilkada bukan hanya sekedar memilih pemimpin tapi pada prinsipnya untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat.

“Pilkada tahun ini tidak sebebas tahun kemarin. Pilkada tahun ini harus menerapkan Protokol Covid-19,” tukasnya.

“Pilkada tetap harus berjalan dengan sukses, tetapi kita tetap sehat terbebas dari Covid-19. Upaya-upaya untuk menjalankan protap kesehatan Covid-19 harus menjadi komitmen kita bersama.” Jelasnya.

Untuk teknis pendaftaran dari masing-masing pihak, lanjutnya, setiap bakal pasangan calon dan partai politik pengusung harus  memperhatikan syarat pencalonan dan syarat calon yang sudah disampaikan KPU sebelum tanggal 4/9/2020 sampai 6/9/2020.

Selain itu, Malonda juga menjelaskan terkait pemasangan alat peraga seperti baliho, stiker, pamflet agar pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai aturan dan memperhatikan estetika dan keindahan lingkungan.

“Pemasangan alat peraga harus sesuai aturan dan tidak boleh merusak lingkungan. Harus ada pengaturan dalam pemasangan alat peraga oleh masing-masing pendukung calon. Kalau ada paku dicabut, kalau ada alat peraga kampanye yang menghalangi pengguna jalan lain tolong dirapikan.” tutup Malonda.

Diketahui pilkada tahun ini akan ada dua lembaga yang akan terlibat langsung, yaitu gugus tugas Covid-19 dan Dinas Lingkungan Hidup.(lina)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here