Manado, SULUTREVIEW – Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi jembatan bangkitnya sektor perikanan.
Menteri KKP yang didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey, berkesempatan mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tumumpa dan lokasi tambak udang di PT Celebes New Hope, Kabupaten Minahasa Selatan ini, menyebutkan bahwa Sulut memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan devisa yang sangat besar.
“Saya melihat Sulut punya potensi yang sangat besar, wilayah penangkapan ikannya sangat luas. Kalau kita melihat provinsinya sebelah utaranya laut, sebelah selatannya laut, belum lagi didaratannya banyak sekali sumber perairan darat yang bisa dioptimalkan baik itu untuk budidaya perikanan maupun untuk budidaya yang lainnya,” kata Menteri KKP Edhy Prabowo.
“Sulut tidak hanya sebagai pulau terujung perbatasan. Tetapi Sulut adalah daerah yang menghasilkan devisa yang besar di sektor kelautan dan perikanan. Kita akan menghidupkan Bitung, kawasan ekonomi khusus di Bitung dan kita akan mengembangkan seluruh daerah perairan di pesisir Sulut ini,” tukasnya.
Untuk memajukan sektor perikanan Sulut, Menteri KKP menjanjikan bantuan kepada Pemprov Sulut termasuk kemudahan perizinan kapal bagi nelayan.
“Saya sangat yakin sektor kelautan dan perikanan, sektor perikanan budidaya dan sektor perikanan tangkap akan menjadi unggulan pertama di Sulut . Kami berkomitmen untuk membantu. Silahkan Pak Gubernur, cukup kirim kepala dinas provinsi, kabupaten untuk mengingatkan kami apa yang dibutuhkan di sini. Insya Allah kami segera penuhi,” ungkap Menteri KKP sambil menambahkan KKP akan memberikan kemudahan perizinan.
“Ada keluhan tentang ijin perikanan tangkap. Kalau dulu berhari-hari, berbulan bulan bahkan ada yang bertahun tahun tidak mendapatkan izin. Tetapi atas perintah Bapak Presiden Jokowi cukup satu jam saja. Jadi ini semua kita buktikan dan kita sudah lakukan sampai sekarang sudah hampir empat ribu ijin selesai,” jelasnya.
Menteri KKP juga memastikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus izin untuk kapal di atas 30 GT melalui online sehingga tidak perlu pergi ke Jakarta untuk mengurusnya.
“Karena untuk kapasitas online itu antri belum datanya agak susah nah untuk mengatasi itu saya mengambil langkah lain Pak Gubernur. Ini kalau ada masyarakat Sulut meminta ijin diatas 30 GT kita sudah permudah semua dan tidak perlu ke Jakarta, cukup dengan online kalau memang kebetulan di Jakarta ya nggak masalah juga mampir,” imbuhnya.
Menurut Menteri KKP, kebijakan untuk mempermudah pengurusan izin merupakan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan investasi di sektor perikanan.
“Perpanjangan izin kita permudah, supaya di halaman bapak ibu semua sudah ada investasi triliunan tapi investasi ini kita lihat sendiri mangkrak banyak karyawan dirumahkan padahal cukup satu kebijakan seorang menteri ini bisa jalan. Ada dua hal yang Bapak Presiden memintakan kepada saya yang pertama bangun komunikasi dengan nelayan, kemudian yang kedua membangun perikanan budidaya,” katanya.
Di samping itu, Menteri KKP juga menyinggung besarnya potensi tambak udang untuk meningkatkan perekonomian Sulut.
Menurutnya, tambak udang ini berpotensi untuk mengangkat ekonomi. Satu tambak itu produktifitas sangat baik. Karena sudah menjadi konsep intesifikasi, jadi ke depannya tambak-tambak rakyat harus kita rubah menjadi intensifikasi karena umumnya tambak rakyat itu rata-rata satu ton, dua ton.
“Itu kan tidak produktif, kita angkat yang satu ton di sini bisa dapat 40 ton paling sedikit. Kita harapkan ke depan akan menjadi andalan Sulut. Luar biasa besar potensinya. Jangan salah jangan hanya karena ego suatu kebijakan untuk menjaga lingkungan tapi pertumbuhan harus kita capai, pertumbuhan kita kejar tanpa jaga lingkungan juga tidak baik jadi dua-dua ini harus kita jaga,” urainya.
Menteri KKP juga mengatakan bakal membantu para petambak tradisional melalui dana di KKP.
“Di Sulut banyak juga tambak-tambak yang dulu dibangun tapi masih sifatnya tradisional. Ke depan kita akan bangun ini secara intensif dan kami sudah sampaikan ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur sangat setuju sekali. Ke depan juga buat masyarakat petambak, kita nggak perlu lahan luas-luas, ini cukup satu hektar kita bagi untuk lima keluarga ini bisa ada bantuannya pakai dana dari BLU KKP. Kalau KUR belum bisa kita jangkau lewat BLU KKP kita bisa mudah karena memang bank ada aturan-aturan khusus dan kita nggak bisa rubah cara mereka,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengapresiasi perhatian pemerintah pusat atas sektor perikanan sulut sehingga berdampak terus bertambahnya jumlah investasi di sektor perikanan Sulut.
“Pemerintah provinsi khususnya berterima kasih ada investasi mulai masuk di sini dan akan menjadi salah satu contoh bagi para pengusaha tambak yang ada di Sulut ini, sehingga mereka bisa ditarik karena apa yang bisa kita lihat ini suatu hal yang sangat baik dan baru di Sulut. Biasanya petambak udang di Sulut dari air payau tapi kalau ini memang mekanisasi berjalan dengan baik,” kata Olly.
Olly juga menyebut rencana untuk membantu petambak udang meningkatkan volume penjualan udang dengan menjadikan udang sebagai oleh-oleh bagi turis mancanegara yang berlibur di Sulut.
“Ini salah satu contoh Pemerintah Provinsi kedepan juga akan membantu para petambak udang di Sulut, kita bikin program satu kelompok misalnya dapat tiga tambak sehingga bisa bermanfaat di Sulut karena kita tahu Sulut ini pesisir pantainya banyak dan banyak turis yang selama ini udang kita beli dari Makassar. Mudah-mudahan bukan kita beli lagi malah kita sudah bisa ekspor lewat oleh-oleh turis setiap pulang ke daerah,” ujar Olly.
Pada kesempatan ini, Olly sekaligus membagikan bantuan sebanyak 198 paket sembako bagi warga terdampak covid-19 di Desa Bajo.(hil)
