Mitra, Sulutreview — Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Minahasa Tenggara (IPPMA MITRA) melaksanakan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan–Minahasa Tenggara, Albertus Roni Santoso, S.H., M.H., pada Senin, 7 September 2026, bertempat di Kantor Kejari MINSEL-MITRA.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama dan membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman hukum di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ketua IPPMA MITRA, Julio Antou, menyampaikan bahwa edukasi hukum harus diselenggarakan secara lebih dekat, relevan, dan menyentuh langsung masyarakat. Oleh karena itu, IPPMA MITRA membuka ruang kolaborasi konkret dengan Kejari MINSEL-MITRA, baik melalui kegiatan sosialisasi hukum yang diselenggarakan pihak kejaksaan maupun forum diskusi terarah yang diinisiasi organisasi kepemudaan tersebut.
“Kami ingin membangun kolaborasi yang nyata. Kejaksaan dapat hadir langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak sekolah, sementara IPPMA MITRA juga siap membuka ruang melalui FGD dengan menghadirkan para pimpinan dan jajaran Kejaksaan Negeri sebagai narasumber.” — Julio Antou, Ketua IPPMA MITRA
Lebih lanjut ia menjelaskan, pemahaman hukum yang ditanamkan sejak dini diharapkan membentuk generasi muda yang tidak hanya kritis, tetapi juga sadar akan hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
IPPMA MITRA juga mendorong agar kegiatan edukasi hukum ini tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten, melainkan menjangkau berbagai wilayah dan pelosok desa di Minahasa Tenggara.
“Kami berharap edukasi hukum tidak berhenti di ruang-ruang formal. Harus ada upaya untuk turun langsung ke masyarakat, sekolah, dan komunitas pemuda. Ini bagian dari investasi membangun generasi Minahasa Tenggara yang sadar hukum.” tambah Julio Antou.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh bagi terbangunnya sinergi berkelanjutan antara IPPMA MITRA dan Kejari MINSEL-MITRA, sehingga pendidikan hukum dapat hadir lebih dekat, terbuka, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara.
(James)
