Wantah dan Nabsar Minta Aparat Hukum Usut Dugaan Pungli di Kalangan Nelayan Perikanan Aertembaga

0
349

Suasana Hearing kalangan nelayan dengan KKP di Kantor DPRD Bitung

Sulutreview.com

Bitung- DPRD Kota Bitung Selasa (10/03/2020) menggelar rapat dengar pendapat terkait laporan adanya pemilik kapal nelayan Mba Yuyun terkait verivikasi kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan biaya Fumigasi kapal perikanan yang dinilai memberatkan dan menyusahkan kalangan nelayan yang mangkal di dermaga pelabuhan Perikanan Bitung.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II Kota Bitung Erwin Wurangian SH dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bitung dr Pingkan Pijoh dan dihadiri oleh Ketua-Ketua Organisasi Perikanan seperti Aspenat Decky Sompotan dan Wakil Ketua AKPN Noldy Lamalo serta dihadiri oleh jajaran lintas komisi DPRD Bitung dan ratusan nelayan perikanan.

 

Pada hearing ini, DPRD menanyakan biaya-biaya dugaan pungutan yang dijalankan oleh pihak KKP kepada kalangan Kapal nelayan dibawah 30 GT yang sandar di Perikanan ada yang mencapai 450 ribu per kapal.

Sedangkan dalam aturan bahwa radius 2 kilo dari dermaga pelabuhan tidak kena biaya dalam hal pemeriksaan kapal. Apalagi jika kapal hendak akan melaut harus dilakukan Pess Control, dan jika ditemukan ada kecoa dan tikus maka terancam dilakukan Fumigasi atau penyemprotan di Kapal dengan biaya yang fantastis yaitu 6 juta.


Hal inilah yang membuat kalangan Nelayan Perikanan khususnya yang berada di wilayah Kekurahan Aertembaga mengeluhkan akan biaya-biaya pemeriksaan kesehatan Kapal Nelayan yang sandar di dermaga pelabuhan perikanan.

Dalam penjelasan Kepala KKP Bitung dr Pingkan Pijoh mengatakan bahwa biaya pemeriksaan kapal perikanan di radius 2 kilo dari pelabuhan memang tidak ada biayanya. Dan untuk fumigasi bukan pihaknya yang menjalankannya namun ada pihak ketiga.

Akan tetapi fakta dilapangan kalangan nelayan mengumpulkan bukti ada petugas KKP yang menarik biaya yang bervariasi yang sampai mencapai 450 ribu per kapal yang sempat ditunjukan juga oleh Ketua JPKP Bitung Julius Hengkeng Bala dan Ichal Mamuntuh serta mempertanyakan kenapa sampai ada biaya padahal kapal sandar di pelabuhan Bitung.

Pingkan Pijoh pun sempat mengklarifikasi soal adanya biaya yang ditarik oleh petugas KKP, menurutnya waktu itu ada kapal nelayan namanya Nafiri yang mengurus surat kesehatan kapal dan pengurus kapal sempat mengatakan bahwa kapalnya ada di Lembeh jadi kami menganggap sudah diluar dari radius 2 kilo dari pelabuhan.

Akan tetapi situasi pun kian memanas saja yang mana Wakil Ketua AKPN Noldy Lamalo mempertanyakan kenapa sampai ada biaya yang ditarik sementara diaturan dijelaskan tidak ada biaya pemeriksaan kesehatan di dalam radius 2 kilo, sebab faktanya kalangan nelayan mengakui bahwa ada biaya dalam pemeriksaan. “Kami minta Kepala KKP jangan berpantun dalam forum resmi ini, harus jelaskan apa aturan sehingga setiap kapal nelayan yang ada di dermaga perikanan harus bayar biaya pemeriksaan kapal. Faktanya diaturan tidak ada yang menyebutkan itu agar supaya jangan ada dusta diantara kita” kata Lamalo.

Hal ini pun mengundang perhatian dari pimpinan rapat Erwin Wurangian yang meminta agar Kepala KKP harus menjelaskan sejelas-jelasnya diaturan mana dalam pemeriksaan kapal harus ada biaya. “Sementara di aturan ditulis biaya pemeriksaan nol rupiah,” katanya.

Sontak hal ini pun langsung disambut oleh anggota DPRD Nabsar Badoa yang mengatakan kepada Ibu Pingkan kenapa baru kali ini ada aspirasi kalangan nelayan perikanan. Itu berarti ada masalah yang sudah sangat meresahkan. “Jangan bodohi kalangan nelayan sementara diaturan tidak ada yang menyebut biaya pemeriksaan sampai ratusan ribu apalagi jika ditemukan tikus dan kecoa harus ada biaya penyemprotan Fumigasi kapal dengan biaya yang sampai 6 juta ini sangat keliru,” kata Nabsar yang meminta kepada pimpinan rapat agar dapat merekomendasikan kepada aparat hukum akan oknum yang menarik biaya pemeriksaan kesehatan kapal di kapal-kapal Nelayan di Bitung ini.

Nabsar mengatakan yang ia ketahui Pest Control itu ditaruh didalam kapal. Sementara kalau nelayan jika kapal katinting dan rakit wajib ada itu? Berarti musti gantong disema-sema. Yang langsung disambut tawa oleh ratusan kalangan nelayan. “Intinya sektor perikanan adalah penyumbang terbesar dalam devisa negara. Untuk itu jangan susahkan mereka dengan aturan-aturan yang tidak jelas seperti ini. Sebetulnya KKP memberikan solusi bantu kalangan nelayan. Bukan menyusahkan,” katanya.

Apalagi terungkap dalam rapat hearing ini, kalangan anggota DPRD yang memiliki kapal dalam pengurusan dokumen di KKP juga sering harus mengeluarkan uang.

Mendengar ada pungutan kepada kalangan nelayan kemudian dalam aturan tidak menyebutkan hal itu, membuat Anggota DPRD dari Partai Gerindra Rudolf Wantah meminta kepada pimpinan rapat agar pidanakan oknum yang menarik pungutan kepada kalangan nelayan karena itu sudah merupakan pungutan liar (Pungli)

Wurangin pun terlihat langsung geram dengan adanya pungutan yang terjadi kepada kalangan nelayan dan meminta dr Pingkan Pijoh agar dapat menjelaskan aturan dari biaya pemeriksaan yang katanya dibebeankan kepada pemilik kapal.

“Sebab tujuan kita adalah bagaimana mengsejahterakan masyarakat Kota Bitung bukan untuk menyiksa masyarakat Kota Bitung,” katanya.

Pingkan mengatakan bahwa memang dalam aturan setiap 6 bulan kapal wajib check fisik uji fisik. “Untuk clearence setiap kapal yang akan keluar. Dan itu kami mengikuti peraturan menteri kelautan dan perikanan,” katanya.

Wurangian pun meminta Pijoh agar dapat mrnjrlaskan aturan dari biaya pemeriksaan yang katanya dibebeankan kepada pemilik kapal. Atutan tujuan kita mengsejahterakan masyarakat Kota Bitung bukan untuk menyiksa masyarakat Kota Bitung.

Sebab pada PP 64 2019 didalamnya pemeriksaan kesehatan kapal tidak dipungut biaya alias nol rupiah. “Kok ada yang bukti pembayaran pemeriksaan,” kata Wurangian.

Sementara itu Mba Yuyun dalam penyampaianya sangat kesal dengan aturan pihak KKP. “Kenapa kapal saya mau berangkat ketika dilakukan clearence katanya kapal saya banyak kecoa padahal sebelumnya saya sudah semprot baygon. Dan kapal saya tidak bisa berangkat. Kasian ABK saya sudah menunggu dan gaji mereka wajib kami bayar kemudian harus ditunda karena kecoa. Yah namanya kapal ikan ba anyir tentu banya kecoanya dan selama kami berlayar tidak ada ABK kami yang mati karena kecoa. Apalagi dikatakan harus fumigasi dengan biaya 6 juta. Inikan sangat menyiksa kami selaku pelaku perikanan,” ungkapnya.

Apalagi kapal kami sandar di pelabuhan perikanan kok kami terus yang disalahkan. Namanya di area pelabuhan tetap saja ada kecoanya.

Syarifudin Illa salah satu personil DPRD mengatakan mari sama-sama kita membuat nelayan terseyum bukan membuat mereka sedih. “Untuk itu kami telah berkesimpulan dalam rapat hearing ini yaitu DPRD bersama pihak terkait akan melakukan konsultasi di Kementrian Kesehatan Pelabuhan. “Kemudian akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membersihkan sendiri kesehatan kapal sebelum mendapatkan ijin untuk berlayar. Dan yang terakhir kita akan sama-sama membantu kegiatan nekayan dan usaha-usaha mereka,” kata Illa.(zet)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here