Pemprov Sulut Pilih Bermitra dengan Media Berbadan Hukum

0
231

Manado, SULUTREVIEW

Munculnya isu adanya media abal-abal yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), ditepis secara tegas oleh Mantan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Roy Marhaen Tumiwa.

Menurut Tumiwa yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Pemprov Sulut tidak pernah terlibat kerja sama dengan media yang tidak jelas.

Demikian juga terkait keuangan, Pemprov Sulut melakukan pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni media yang memiliki badan hukum.

“Pemprov Sulut tidak melakukan kerja sama dengan media yang tidak memiliki badan hukum. Dengan demikian semua proses pembayaran media dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Senada disampaikan mantan Karo Humas dan Pemerintahan, Lynda Watania.

Menurutnya, kerja sama media yang dilakukan dengan Pemprov Sulut, sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya, tidak ada media abal-abal. Karena standarnya harus berbadan hukum.

“Sewaktu bermitra dengan media massa, Pemprov Sulut tidak terlibat kerja sama dengan media abal-abal. Saya pun sangat selektif dalam mengontrolnya,” kata Wantania.

“Semua administrasi media yang melakukan kerja sama ketika itu, diteliti dengan baik oleh Biro Pemhumas. Sehingga tidak ada temuan-temuan di SKPD Pemhumas waktu itu,” tegas Watania.

Selain itu, mantan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas di era OD-SK, Jemmy Kumendong juga menyatakan pihaknya tidak melakukan kerja sama dengan media abal-abal.

Hal ini terlihat dari tidak ada temuan saat dirinya bermitra dengan media.

“Yang pasti selama kerja sama dengan media tidak pernah ada temuan karena semua transaksi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Kumendong.

Selain itu, mantan Karo Biro Protokol Kerja Sama Komunikasi Publik, dr Bahagia Mokoagouw mengatakan selama bermitra dengan media massa, tidak pernah melakukan kerja sama dengan media tidak jelas.

“Tidak pernah ada kerja sama dengan media abal-abal,” jawab Bahagia.

Menurut dia, media massa dikategorikan sebagai media abal-abal adalah media yang tidak jelas.

“Misalnya tidak ada produknya, tidak ada izin-izinnya, tidak ada kantornya, tidak ada susunan organisasinya, tidak terkenal atau dikenal umum/publik,” bebernya.

Hal senada ditegaskan Kepala Biro Kerja Sama Komunikasi Publik, Clay J Dondokambey. Dirinya menegaskan Pemprov Sulut pasti melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk sosialisasi pemberitaan dengan media.

“Tentu semua sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” tegas birokrat pekerja keras yang kini menjabat Karo Umum Setdaprov Sulut.

Senada juga ditegaskan Karo Humas dan Protokol, Dantje Lantang. “Selama di Biro Protokol dan Humas tidak pernah bekerjasama dengan media abal abal. Untuk saat ini belum ada pemeriksaan dari BPK tentang kerja sama dengan media. Ya, menurut saya media abal abal adalah media yang tidak jelas dan dalam penyampaian berita tidak benar serta tidak sesuai data dan fakta,” terangnya.

Sementara itu, mantan Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah, Olvie Atteng juga menyatakan tidak pernah ada temuan di humas dan sudah sesuai aturan dan mekanisme.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut Karyadi saat dikonfirmasi menyatakan bahwa hingga kini belum ditemukan adanya pembayaran  oleh Pemprov Sulut terhadap media massa.

“Sampai saat ini lewat LHP yang ada khusus pemprov tidak ada temuan terkait dengan kerja sama dengan media massa, karena bentuk kerja sama dilihat dari badan hukum perusahaan,” terang Karyadi.

Diketahui, beberapa hari terakhir, beredar isu adanya media ‘abal-abal’ yang diduga melakukan kerja sama dengan Pemprov Sulut.

Saat dikonfirmasi para pejabat yang berkaitan dengan humas, keuangan dan Inspektorat Pemprov Sulut, sejak di era pemerintahan Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan Wagub Djouhary Kansil hingga era pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK), sesuai keterangan tidak pernah melakukan kerja sama dengan.media abal-abal.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here