web analytics

E2L dan Parapaga tak Kunjung Dilantik, Ini Fakta Hukumnya

E2L dan Parapaga tak Kunjung Dilantik, Ini Fakta Hukumnya
Elly Engelbert Lasut (E2L)

Manado, SULUTREVIEW

Pasangan calon Bupati Kabupaten Talaud Elly E Lasut (E2L) yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Moktar Parapaga, sampai sejauh ini belum ada titik terang kapan waktu pelantikannya.

Berdasarkan sejumlah fakta hukum, belum dilantiknya E2L dan Parapaga, karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) belum mendapatkan instruksi pelantikan.

Pemprov Sulut masih menunggu secara resmi tanggapan dari Kemendagri-RI maupun Fatwa Mahkamah Agung (MA). Hal itu penting, karena berkaitan dengan status E2L yang dinyatakan sudah dua periode memimpin Talaud.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong membeber poin-poin penting yang menjadi landasan hukumnya, berikut rinciannya :

1. Pada Tahun 2014 Mendagri-RI mengeluarkan SK Nomor 132.71.3201 tanggal 24 juli 2014 yang menyatakan Elly E Lasut telah 2 periode memimpin di Kabupaten Talaud.

2. Tahun 2016 Elly E Lasut melayangkan Gugatan ke PTUN di Jakarta, terkait SK Mendagri tahun 2014 tersebut, masih  dalam proses persidangan di PTUN,  tiba tiba  melalui sesditjen Otda menandatangani dan menerbitkan SK  Mendagri nomor 131.71.3241  tanggal 2 juni 2017 dengan menggunakan cap Dirjen untuk merevisi  SK Mendagri  tahun 2014 tersebut dan menyatakan Elly E Lasut belum 2 Periode memimpin Kabupaten Talaud.

3. Sesuai hirarkhi peraturan perundang-undangan yang ada, di mana SK Mendagri tidak bisa dianulir oleh SK Mendagri  yang ditandatangani oleh Sesditjen Otda atau 2 tingkat di bawah menteri.

4. SK mendagri tahun 2017 tersebut yang merevisi SK Mendagri tahun 2014  dan  ditandatangani oleh sesditjen Otda tersebut,  digunakan oleh   Elly Lasut  untuk mendaftar di KPU dan menjadi Calon Bapati Talaud Pilkada tahun 2018.

5.Lebih Lanjut dalam proses persidangan di PTUN terkait dengan gugatan Elly Lasut , PTUN  menolak gugatan  Elly Lasut dan tetap menyatakan bahwa  Elly Lasut sudah 2 periode memimpin  Kabupaten Talaud.

6. Kemudian Elly Lasut mengajukan kasasi ke MA dan  dalam  Putusan MA nomor 367/ TUN 2017  tertanggal 15 Agustus 2017 , memutuskan menolak permohonan kasasi Elly Lasut karena sudah kadaluarsa dan / atau tetap menguatkan putusan  PTUN di mana Elly Lasut sudah 2 periode memimpin Kabupaten Talaud.

7. Surat Keputusan PTUN dan MA tersebut,  yang tembusannya disampaikan  keinstansi teknis terkait tidak di teruskan/disampaikan ke KPU ataupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

8. Seharusnya tembusan Surat keputusan PTUN dan MA tersebut, disampaikan  ke KPU dan Pemerintah Provinsi Sulut.

9.Terlepas diterima atau tidak diterima oleh KPU, atas  tembusan Surat Keputusan PTUN dan MA, pihak KPU seharusnya melakukan verifikasi faktual terhadap  berkas administrasi pendaftaran dari Elly Lasut (SK Mendagri tahun 2017 tersebut)  pada saat tahapan pilkada dengan mendatangi Kemendagri, PTUN dan MA.

10. Dalam Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang, antara lain menyatakan bahwa  calon bupati tidak boleh telah pernah menjabat sebagai bupati  selama 2 kali masa jabatan yang sama

11. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Gubernur Sulut menyurat ke Mendagri, pada tanggal 19 Juni 2019, yang substansi suratnya untuk  meminta penjelasan sekaligus meminta jawaban terhadap masalah tersebut di atas, dan juga mengajukan surat permohonan Fatwa MA supaya ada kepastian Hukum tentang Fakta Hukum yang ada, sehingga  dalam pelantikan kepala daerah di Talaud tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Langkah atau sikap pemerintah  sulawesi Utara tersebut adalah merupakan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk tidak dipersalahkan dalam pengambilan kebijakan atas pelantikan kepala daerah Kabupaten Talaud.

Menariknya, anak dari E2L yang mengatasnamakan Garda Pemuda Nasdem, yang merupakan salah satu partai pengusung E2L-Mantap, menyampaikan pertanyaan, tentang waktu pelantikan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

“Sebagai salah satu organisasi sayap partai, saya ingin tahu saja, kapan pelantikan E2L-Mantap,” kata Hillary Brigitta Lasut yang juga calon anggota DPR RI saat datang di halaman Kantor Gubernur Sulut, Senin (22/7/2019).

Menurut Hillary, hasil konsultasi dengan Asisten 1 Setdaprov Sulut dan Biro Pemerintahan bahwa sebenarnya perlambatan terjadi karena ada faktor terbaru, yang disampaikan oleh 17 orang ke Kemendagri.

“Ada fakta hukum baru yang notabene sudah keluar dan lahir sebelum E2l Mantap terpilih, hal inilah yang dijadikan landasan untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi dan Pleno KPU sehingga ini jawaban ini agak sulit kami terima,” ungkap Hillary.

“Kami ingin menanyakan kira-kira kapan pelantikan itu dilakukan. Karena sepertinya, seakan-akan Pak Gubernur tidak bisa melantik karena adanya 17 orang ini, yang kemudian memberikan fakta hukum yang dibilang baru,” tukasnya.

Hillary menambahkan akan tetap berpegang pada putusan hukum incraht bukan tafsiran. “Kita ada di negara hukum oleh karena itu putusan pengadilan incraht lewat putusan MK, PTUN dan MA, itu yang kita pegang,” tandasnya.

Suara masyarakat, jelas Hillary, harus dikawal. Bahwa di Indonesia yang paling mampu untuk menentukan kepala daerahnya siapa itu, adalah rakyat.

“Sekarang sudah dipilih oleh rakyat sekarang kita tinggal tunggu secara prosedural pemerintah bisa mendukung suara rakyat ini atau tidak,” tandasnya.(srv)

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply