Manado, Sulutreview.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menetapkan langkah agresif dalam mempercepat pemerataan akses keuangan masyarakat.
Melalui sinergi lintas daerah bersama Provinsi Gorontalo, Sulut membidik target Indeks Inklusi Keuangan mencapai 94,54 persen pada tahun 2029.
Hal itu mencuat dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026 yang digelar di NDC Manado, Rabu (29/7/2026).
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, mengatakan bahwa perluasan akses keuangan bukan sekadar urusan administrasi perbankan, melainkan mesin penggerak ekonomi warga.
”Akses keuangan bukan lagi sekadar membuka rekening bank atau penyaluran kredit. Ini adalah instrumen pembangunan untuk memperluas kesempatan usaha, meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat transformasi ekonomi,” ujarnya.
Kawasan utara Sulawesi kini diperkuat oleh 16 TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulut, serta 7 TPAKD di Gorontalo.
Upaya kolaborasi ini dinilai strategis mengingat ikatan historis, budaya, hingga jalur perdagangan kedua wilayah yang saling melengkapi.
Melalui forum TPAKD yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, pemerintah daerah mendorong integrasi pembiayaan produktif yang menyasar sektor-sektor vital seperti, penguatan UMKM dan usaha rintisan (Startup), dengan membuka alokasi kredit yang lebih mudah dijangkau.
Selanjutnya, optimalisasi potensi lokal dengan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan berbasis keunggulan daerah.
Tak kalah pentingnya adalah digitalisasi yang menyasar pelaporan dengan meningkatkan kualitas pelaporan program melalui aplikasi SI-TPAKD.
Efek Domino terhadap IPM dan kemiskinan, sebut Ringkuangan, bahwa Pemprov Sulut optimistis bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan bakal membawa dampak domino positif secara langsung pada indikator makro daerah.
Terbukti, akses modal yang makin inklusif diyakini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menekan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, hingga mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Langkah ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, mulai dari RPJPN 2025–2045 hingga RPJMD Sulut 2025–2029.
Mengutip semangat kebersamaan kawasan, Pemprov Sulut optimistis, bahwa kolaborasi ini akan menjadi motor penggerak baru di timur Indonesia.
”Dengan semangat ‘Torang Samua Basudara’ dari Sulawesi Utara dan filosofi kuat masyarakat Gorontalo, sinergi kedua provinsi ini akan menjadi kekuatan besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGo, Robert H Sianipar menambahkan, bahwa TPAKD Provinsi Sulut sebagai nominasi TPAKD terbaik tingkat provinsi se Sulawesi dan
TPAKD Kota Gorontalo sebagai nominasi TPAKD terbaik tingkat Kota se-Sulawesi.
“Capaian tersebut merupakan bukti nyata atas semakin kuatnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong program literasi dan inklusi keuangan di daerah, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas implementasi program TPAKD,” rinci Sianipar.
Ia juga berharap, pada TPAKD Award Tahun 2026, TPAKD di wilayah Sulut dan
Gorontalo tidak hanya kembali meraih nominasi, tetapi juga mampu menjadi pemenang TPAKD Award melalui berbagai inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(hilda)
