Tomohon, SULUTREVIEW
Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia poros maritim dunia.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Mokoginta, menjelaskan tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Kebijakan Kelautan Indonesia yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan pencapaian pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Sulut.
“Berbagai upaya dan langkah-langkah konkrit serta konstruktif telah kita lakukan untuk menindaklanjuti RAN Kebijakan Kelautan Indonesia,” kata Mokoginta saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Utara di Kota Tomohon, Rabu (10/4/2019).
Terjadinya kenaikan nilai ekspor komoditi perikanan terlihat dari catatan capaian sebesar 107,034,865.42 US$ pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 127.669.313,31 US$ pada tahun 2017 yaitu 19,27% dan naik pada tahun 2018 dengan nilai ekspor 131.923.242,64 US$ atau 3.33%;
Pada tahun 2018, diketahui konsumsi ikan Sulut naik sebesar 60.08 kg/kapita/tahun. Sebelumnya, tahun 2017, sebesar 58,85 kg/kapita/tahun;
Dengan demikian rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dari tahun 2016 naik dari 106.86 untuk NTN dan 92 untuk NTPi menjadi 114,2 untuk NTN dan 94.24 untuk NTPi pada tahun 2018.
Pencapaian positif itu menjadi komitmen Sulut untuk bersama daerah lainnya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berdasarkan lima pilar utama yang dicanangkan Presiden Jokowi,” tukasnya.
Lima pilar yang dimaksud, pertama pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, kedua berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kemudian pilar ketiga komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Dan pilar keempat diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, berikut pilar kelima membangun kekuatan pertahanan maritim.
Rakernis kelautan dan perikanan turut dihadiri Kepala DKP Sulut Ronald Sorongan dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.(eda)
