Musrenbang Regional 2019, Pimpinan Daerah se-Sulawesi Perkuat Ekonomi Daerah

Manado, SULUTREVIEW

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi tahun 2019 yang diikuti pimpinan kepala daerah diharapkan menjadi pijakan untuk melahirkan komitmen bersama para pimpinan daerah. Baik itu gubernur, bupati dan walikota.

Menurut Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Drs Steven OE Kandouw melalui pembahasan Musrenbang regional, akan memperkuat ekonomi daerah masing-masing. Oleh sebab itu, dibutuhkan elaborasi potensi keunggulan bahkan kekurangan dalam pembangunan.

Kandouw beralasan, setiap provinsi di Sulawesi memiliki potensi dan keunggulan tersendiri. Untuk itu, keunggulan yang dimiliki setiap daerah agar disinkronisasi sesuai kebutuhan daerah lainnya.

“Melalui forum ini, saya harapkan dapat menghasilkan kesepakatan untuk saling support. Sebab, tidak ada daerah yang dapat berdiri sendiri. Baik provinsi maupun kabupaten/kota. Harus saling suplementer dan komplementer. Ada timbal balik dan ada sebab akibatnya,” kata Kandouw saat membuka Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2019 yang dirangkaikan dengan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut di hotel Peninsula Manado, Senin (01/04/2019).

Peningkatan infrastruktur, yang memberikan kontribusi pada pembangunan sumber daya dan peningkatan ekonomi di wilayah Sulawesi, akan menentukan kemajuan daerah.Untuk itu, diperlukan identifikasi dan evaluasi, sembari mencermati keunggulan serta kekurangan yang ada pada setiap daerah. Dengan demikian akan semakin memperkuat tercapainya harapan pembangunan yang lebih baik ke depan.

“Proses identifikasi harus dilakukan bersama-sama. Apakah itu mencermati dan elaborasi masalah-masalah di setiap daerah, sehingga kita dapat menciptakan cluster-cluster keunggulan masing-masing daerah di Sulawesi,” tegasnya.

Kandouw juga mengajak pemerintah dan masyarakat di Sulawesi untuk menggunakan produk lokal dari hasil keunggulan daerah seperti minyak kelapa dan ikan dari Sulut, hasil industri dan perkebunan dari Makassar, pun tenaga listrik yang surplus yang bisa dishare dan diinterkoneksi ke daerah lain yang masih membutuhkan listrik.

Tak itu saja, Kandouw mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, di mana pemberian anggaran ke daerah masih menggunakan skala perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah serta kebutuhan. Padahal, setiap daerah memiliki prioritas pembangunan dan kebutuhan maupun daya dukungan dana dari pemerintah pusat.

“Hingga saat ini ada daerah yang belum mampu membiayai pembangunan dengan keuangan daerahnya. Hal inilah yang harusnya diperhatikan pemerintah pusat,” ujar Kandouw sambil menambahkan tentang kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terkait moratorium perijinan tangkap di atas 30 GT.

“Apabila Gubernur se-Sulawesi sepakat untuk membantu para nelayan dan usaha tangkap, maka Kementerian KP dan Ibu Menteri Susi, bisa mengerti kondisi ini bahwa ada kebijakan yang sama yang berlaku di Sulawesi terkait perijinan yang berlaku atas kesepakatan para Gubernur se-Sulawesi,” terang Kandouw.

Terkait dengan pembentukan UPT Kementerian seperti balai-balai,  menurut Kandouw, tidak perlu lagi. Pertimbangannya, pengelolaan sarana infrastruktur yang ada di daerah, sejauh ini masih melekat pada masing-masing Kementerian. Sehingga untuk pengelolaannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Sulut Dr Ricky Toemandoek MSi melaporkan tujuan Musrenbang ini untuk mengidentifikasi isu-isu strategis nasional dan regional yang dihadapi oleh masing-masing provinsi di wilayah Sulawesi. Selain itu, memecahkan permasalahan dan isu strategi dalam pemerintahan dan pembangunan antar profesi di wilayah Sulawesi. Kemudian mengusulkan upaya-upaya pemecahan permasalahan antar Provinsi sesuai tingkat kewenangannya kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

“Bahkan, bisa menjalin kerjasama pembangunan antar provinsi di wilayah Sulawesi, target dan sasaran, kinerja sebagai terciptanya keterpaduan dan sinergitas perencanaan antar provinsi di wilayah Sulawesi,” tutup Toemandoek.

Kegiatan Musrenbang Regional Sulawesi dan Pembukaan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Sulut tahun 2019 dihadiri staf ahli Bidang Strategi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Widyasanti PHd, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri Drs Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata Kemenpar RI Dadang Rizky Ratman, mewakili Kementerian PUPR Irwan Nurmanto, Wakil MPR RI EE Mangindaan, dan jajaran pimpinan kepala daerah se Sulawesi.(eda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.