web analytics

Pemkab Minahasa Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Pemkab Minahasa Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Tondano, SULUTREVIEW

Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Minahasa Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Senin (4/3/2019) di kantor Kejaksaan Negeri Minahasa.

Kajari Minahasa Rakhmat Budiman, SH.MKn mengatakan komitmen dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan memeberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang santun.

Jajaran Kejaksaan Negeri Minahasa tidak dapat bergerak sendiri dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya di Kabupaten Minahasa, namun harus terkait baik jajaran kepolisian, pengadilan dan pemerintah daerah agar mampu tercipta Whole Of Goverment yang memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten Minahasa.

“Kami beserta seluruh jajaran di lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa menyatukan tekad dalam mewujudkan komitmen untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dengan membangun zona integritas sesuai dengan peraturan menpan RB nomor 52/2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah. Hal tersebut  meliputi enam area perubahan bidang manajemen, perubahan penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayan publik,” tukasnya.

Bupati Minahasa, di awal sambutannya mengajak semua peserta untuk bersyukur karena dapat mengikuti agenda  pencadangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Minahasa, ini adalah sebagai salah satu langkah preventif dalam upaya pencegahan aparat peradilan agar tidak terjerat dalam kasus pindana.

Program ini juga sebagai upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan profesional, dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya.

“Program ini kiranya dapat meliputi manajemen perubahan, peningkatan, komitmen tepat waktu serta transparansi organisasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintgrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” katanya.

Terkait evaluasi akuntabilitas kinerja, diharapkan dengan adanya tim evaluasi dari pusat tidak membuat tertekan, karena evaluasi ini dititik beratkan kepada evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja.

“Hal ini mengingatkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh begitu banyak faktor  yang relevan,” ujar bupati sambil mengapresiasi jajaran Kejaksaan Negeri Minahasa karena beromitmen untuk menciptakan zona integritas. “Semoga sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kejaksaan Negeri Minahasa dapat kita tingkatkan bersama,” tandasnya.

Dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung,SH, Kajari Minahasa Rakhmat Budiman, SH.MKn, Dandim 1302 Minahasa Letkol (INF) Slamet Raharjo, S.Sos, MSi. Kapolres Minahasa AKBP Denny Situmorang,SIK. Ketua Pengadilan Negeri Tondano ST. Iko Sudjatmiko, SH. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon Tjahja Rediantana, SH.MH. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Koengkeng, SH.MSi. Asisten Pemerintaha Dan Kesra DR.Denny Mangala, MSi. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah SulutGo Cabang Tondano Erwin Kuhon Pimpinan PT. BRI Cabang Tondano Muhamad Taswin.T. Manager PT. PLN Pembangkit Dan Penyaluran Sulawesi Albert Tujuwale.(engel)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply