web analytics

Tender Proyek, Ringkuangan Tolak Segala Bentuk Gratifikasi

Tender Proyek, Ringkuangan Tolak Segala Bentuk Gratifikasi

Karo PBJ Jemmy Ringkuangan

Manado, SULUTREVIEW

Mengemban kepercayaan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), bagi Jemmy Ringkuangan AP MSi bukan perkara mudah.

Instansi yang kini dinahkodainya adalah instansi penuh risiko, di mana seluruh tahapan dan proses tender proyek dari 119 satuan kerja perangkat daerah hingga unit diolah.

Tak heran jika jabatan yang strategis ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab untuk memudahkan bahkan memuluskan proyek yang diincar.

Lantas bagaimana Ringkuangan menyikapinya, tak ada cara lain selain berpegang pada aturan dan berkomitmen untuk lurus menilai segala sesuatu dan peka dengan berbagai bujuk rayu serta ajakan yang menggiurkan.

Praktik transaksi bawah meja hingga disodori iming-iming entertainment dan wanita, sudah sering dihadapi. Kuncinya hanya satu, yakni menolak segala bentuk korupsi hingga gratifikasi.

“Kepercayaan yang diberikan Pak Gubernur lebih dari apapun. Gaji dan tunjangan saya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga,” tegas Ringkuangan saat berbincang dengan wartawan baru-baru ini.

Ringkuangan menyebutkan bahwa dengan layanan e-procurement yang adalah turunan dari salah satu peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi sistem yang mampu memangkas interaksi. Sebab, semua tahapan tender yang dilakukan berbasis website atau secara online.

“PBJ adalah titik paling rawan, untuk itu peran dan partisipasi masyarakat yang sangat penting, harus dikuatkan.

“Bagi penyedia jangan tawarkan praktik-praktik kotor, seperti transaksi di bawah meja hanya untuk mendapat proyek. Jadilah pengusaha profesional,” ujarnya sembari menambahkan tak sedikit pejabat yang terjebak di dalamnya.

“Banyak oknum seperti itu, jadi kalau PNS pas-pas an bisa tergoda. Tetapi kalau saya cukup dengan tunjangan kinerja yang diberikan,” tandasnya.

“Kita harus mau berubah dalam memberikan lompatan layanan, bukan seperti bunglon yang mudah terpengaruh. Untuk itu, sistem dibangun sehingga tidak ada permainan,” ujarnya berfilosfi.

Lebih jauh, Ringkuangan menambahkan untuk akuntabilitas publik, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menginput program dan kegiatannya melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) bagi penyelenggaraan barang dan jasa oleh sektor swasta juga wajib transparan dan akuntabilitas.

“Setiap penyedia wajib mengisi data profil perusahaan pada datanya secara nasional di LKPP di semua LPSE itu ada,” tukasnya.

Melalui sistem tersebut, sebutnya akan menyeleksi profesionalitas dari penyedia tersebut. Dengan demikian tidak akan lagi ada double tenaga ahli.

“Setiap rencana umum pengadaan wajib diumumkan SIKAP dan SIRUP baik di pemerintah maupun sektor swasta, sehingga nantinya dalam proses pengadaan panitia pemilihan akan menyeleksi perusahaan yang sudah terdaftar secara online di SIKAP.

“Jadi tidak ada lagi perusahaan yang masuk lewat jendela atau pintu lain selain pintu utama SIKAP,” tandasnya.

“Jika benar-benar perusahaan tersebut profesional maka akan mendapatkan pekerjaan, tapi jika tidak mohon maaf karena tidak akan mendapatkan pekerjaan. Saya mengajak sektor swasta, sektor penyedia barang dan jasa untuk meningkatkan kompetensi, memperbaiki kualitas administrasi perusahaannya, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan dari luar, karena di Perpres 16 tahun 2018 ini, menyarankan siapa saja di Republik Indonesia ini bisa berkompetisi dalam proses barang dan jasa, termasuk dalam koperasi dan UKM,” jelasnya.(eda)

Berikut rincian 17 Standar LPSE yang sudah dipenuhi Provinsi Sulawesi Utara:

1. Standar Kebijakan Layanan
2. Standar Pengorganisasian Layanan
3. Standar Pengelolaan Aset
4. Standar Pengelolaan Resiko
5. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
6. Standar Pengelolaan Perubahan
7. Standar Pangelolaan Kapasitas
8. Stander Pengelolaan Sumber Daya Manusia
9. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat
10. Standar Pengelolaaan Keamanan Operasronal Layanan
11. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
12. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan
13 Standar Pengelolaan Anggaran
14. Standar PengeIolaan Pendukung Layanan
15. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan
16 Standar Pengelolaan Kepatuhan
17. Standar Penilaian Internal.
(Sumber : Biro PBJ Setdaprov Sulut)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply