Manalip Kembali Jabat Bupati Talaud

Melonguane, SULUTREVIEW – Sri Wahyumi Maria Manalip mengakui bahwa dirinya sah menjabat Bupati Kepulauan Talaud. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Jumat (6/4/2018)

Manalip mengatakan apa yang selama ini menjadi pertanyaan di masyarakat kini sudah terjawab bahwa dirinya adalah bupati Talaud aktif

“Jadi maksud kedatangan saya ke kantor bupati, adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa saya sudah menerima surat pengaktifan kembali dari Kemendagri. Dengan demikian saya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sampai 2019, nanti,” ujar Manalip.

Selanjutnya Menurut Manalip surat pengaktifan tersebut menjadi acuan baginya untuk mengajukan ijin cuti kampanye terkait keikutsertaannya dalam kontestasi Pilkada 2018.

“Surat Pengaktifan ini menjadi acuan saya untuk mengajukan cuti kampanye,” ucap Manalip.

Sementara itu, dikatakan Anggota Komisi Satu DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Godfried Timpua saat melakaukan conferensi pers mengatakan bahwa kehadiran bupati di kantor untuk menjawab opini publik yang sudah beredar bahwa Bupati Manalip akan diberhentikan secara permanen.

“Kehadiran Bupati adalah untuk menjawab dan untuk meyakinkan rakyat bahwa opini-opini yang berkembang di luar begitu meresahkan adalah tidak benar. Faktanya negara ini telah mengakui Bahwa SWM aktif tanggal 6,” jelasnya.

“Jadi hari ini masyarakat harus paham dan mengerti bahwa kedudukan calon Bupati SWM pada tanggal 6 ini adalah seorang Bupati yang akan melaksanakan tanggung jawab morilnya dan tanggung jawabnya selaku kepala daerah kepada rakyat,” ungkap Timpua.

Terkait dengan penunjukan Petrus Simon Tuange sabagai Plt Timpua mengatakan bahwa cuti kampanye belum diberikan dan baru akan diberikan pada 6 April 2018.

Namun dia menambahkan bahwa pada saat yang sama surat Ijin cuti untuk Bupati Kabupaten Talaud telah dikeluarkan oleh Gubernur Sulut tanpa ada permohonan cuti ke gubernur.

“Gubernur memberikan cuti kepada bupati sebelum ada pengajuan permohonan ijin cuti,” Kata Timpua.

Timpua menambahkan untuk meredam polemik yang beredar, gubernur harus memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait surat ijin cuti tersebut.

“Gubernur harus menjelaskan hal ini, agar tidak menjadi polemik yang liar, yang akhirnya menjadi kabur makna,” ucap Timpua.

Selanjutnya Timpua menambahkan, masyarakat di Kabupaten Talaud mengharapkan Pemprov Sulut selaku wakil pemerintah di daerah khususnya gubernur untuk dapat memposisikan diri di tempat yang tepat

“Tentu masyarakat Kabupaten Talaud berharap bahwa pemerintah provinsi yang adalah wakil pemerintahan pusat di daerah, mohon Pak Gubernur dapat memposisikan diri di tempat yang tepat,” ujarnya.

“Karena rakyat juga dalam desas-desus yang berkembang di luar, melihat dan memahami kedudukan Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai ketua partai yang partainya mengajukan calon,” kata Timpua.

Timpua berharap Gubernur Sulawasi Utara dapat mengakomodir dan dapat menciptakan suasana Pilkada Talaud yang kondusif yang aman terkendali oleh karena netralitas yang dapat dilihat oleh semua rakyat.(fanly)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.