Jakarta, SULUTREVIEW – Kelemahan struktural dalam makro ekonomi Indonesia jadi tantangan bagi Gubernur dan Deputi Bank Indonesia (BI) yang baru.
Hal itu dikatakan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam Rapat dengar pendapat umum bersama Komisi XI DPR RI terkait pemilihan Deputi dan Gubernur baru Bank Indonesia (BI), di ruang komisi XI, Gedung Perlemen, Jakarta, Senin(26/3/2018).
Ekonom Senior itu menyoroti tiga tantangan yakni pertama, berbagai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan (selama 3 bulan berturut-turut, Januari 2018 sebesar USD -0,68 miliar), defisit transaksi berjalan (-USD 5,8 miliar), service payment defisit APBN (pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp800an triliun yg porsinya hampir 2 kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan),dan defisit neraca keseimbangan primer (minus Rp68,2triliun, 2017).
Kedua, tentang utang, kurang lebih 50% dimiliki asing dan sebagian besar tenornya berjangka pendek. Kondisi ini menyebabkan kerentanan (vulneranilibity) dalam pasar uang. Karena itu secara bertahap, BI dan pemerintah harus kreatif melakukan restrukturisasi utang, renegosiasi ke negara2 kreditor untuk mengubah tenor utang dari jangka pendek ke jangka panjang. Bila berhasil, ini akan meningkatkan kestabilan keuangan dan juga dapat menurunkan tingkat bunga domestik.
Ketiga, ketimpangan kredit yang berbentuk seperti gelas anggur (bisnis besar dan BUMN di cawan gelas, bisnis menengah di leher gelas, mayoritas rakyat dasar gelas). Sebanyak 83% kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17% ke bisnis menengah dan rakyat. BI bersama OJK harus dapat mengubah dalam 3 tahun ini struktur kredit menjadi 70% ke bisnis besar dan 30% untuk bisnis menengah dan kecil. Dengan ini pendalaman pasar uang malah akan dapat terjadi karena bisnis besar dapat menggali permodalan dari menjual saham dan menerbitkan surat utang.
Rizal Ramli berharap hasil RDPU Komisi XI DPR RI tidak hanya memberikan rekomendasi yang normatif bagi Gubernur dan Deputi BI terpilih nanti.
DPR harus memberikan target yang tinggi dan jelas. Seperti menugaskan BI dalam penanggulangan berbagai defisit, dalam restrukturisasi tenor utang, dan mengubah struktur kredit yang timpang. Dan yang paling penting, BI harus berani memberikan data yang benar kepada publik. Katakan kebenaran meskipun kadang itu menyakitkan.(rizal)
