Melonguane, SULUTREVIEW – Perkembangan pembangunan serta pelaksanaan tugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus ditingkatkan. Hal tersebut dibuktikan ketika pelaksana tugas (plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Drs Petrus Simon Tuange, SSos MSi saat memimpin rapat koordinasi (rakor) di aula Kantor Bupati (26/2/2018).
Dalam rakor, Tuange mengatakan akan fokus pada perencanaan penataan ulang Tunjangan Beban Kerja (TBK) dan Tambahan Perbaikan dan Penghasilan (TPP) agar kedua hal tersebut bisa diberlakukan secara adil dan merata.
“Menyangkut TBK harus dilakukan penataan kembali. Menyangkut TPP saya berupaya untuk dilakukan secara adil. Agar supaya tidak ada unsur kecemburuan diantara teman-teman ASN pada umumnya,” ujar Tuange.
Lebih jauh, terkait penghematan dana perjalanan dinas, yakni ketika pekerjaan yang mengharuskan kepala-kepala SKPD untuk melakukan perjalanan dinas, hanya satu orang yang bisa melakukan perjalanan dinas tersebut.
“Ini menyangkut penghematan dana. Saatnya kita melakukan penghematan anggaran untuk perjalanan dinas,” sebut Tuange.
Selain itu, terkait dengan pergeseran, Tuange menilai hal tersbut harus di llaksanakan karena itu merupakan pintu masuk akan perkembangan daerah.
“Kita harus punya target waktu kapan akan selesai. Pintu masuk ke APBD harus ada pergeseran,” imbunya.
Tuange juga mengimbau kepada seluruh kepala dinas/badan untuk menindak lanjuti akan setiap proposal yang sudah dimasukkan di setiap kementerian.
Pokok pembicaraan lain yang dilakukan oleh Tuange adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). Di mana menurutnya mesih masuk daerah yang sering mengalami krisis BBM.
“Saat ini daerah kita masih terhambat dengan pelayanan BBM, sehingga masyarakat kita sangat kewalahan. Saya sudah melakukan pertemuan dengan PT Pertamina menyangkut penambahan kuota BBM di Talaud. Karena tugas dari pemerintah adalah pelayanan,” tegas Tuange.
Tuange juga mengimbau kepada seluruh ASN agar tetap bersikap netral dalam gelaran Pilkada Kabupaten Talaud yang sedang berlangsung.
“Saat ini kita menghadapi pesta demokrasi menyangkut Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas. Kita harus jaga aturan terkait politik,” tutup Tuange.(fanly)
