Manado, SULUTREVIEW – Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mengusung perubahan suku bunga, dari BI Rate ke BI 7-day (Reverse) Repo Rate berhasil mengantarkan Gubernur BI Agus DW Martowardojo, meraih penghargaan Governor of the Year se-Asia Pasifik Timur.
Penghargaan yang diumumkan Sabtu (14/10/2017) oleh surat kabar Global Markets, merupakan bagian dari Euromoney Institutional Investor.
“Penghargaan tahunan diberikan Global Markets kepada Gubernur Bank Indonesia, karena transformasi yang telah dilakukan dalam berbagai kebijakan bank sentral,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Soekowardojo melalui siaran pers Minggu (15/10/2017).
Transformasi utama yang diangkat Global Markets, menurut Soekowardojo adalah cara BI melakukan komunikasi kebijakan. “Pak Agus DW Martowardojo dianggap sebagai sosok yang telah mengusung transparansi. Hal ini untuk menjaring ekspektasi publik. Di mana penyusunan pesan dilakukan dengan sangat serius, sebagai upayauntuk memberi sinyal yang tepat,” tukasnya.
Lebih dari itu, kebijakan utama BI , lanjut Soekowardojo tak luput dari transformasi. Yakni, perubahan suku bunga kebijakan dari BI Rate ke BI 7-day (Reverse) Repo Rate dianggap sebagai langkah yang positif.
“Karena berhasil merealisasikan suku bunga yang lebih relevan dan dapat ditransaksikan. Seperti, perubahan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) dari harian menjadi GWM rata-rata juga diakui sebagai bentuk transformasi yang dilakukan,” jelas Soekowardojo.
Tak itu saja, langkah-langkah Gubernur BI dalam usaha pendalaman pasar keuangan pun dinilai sebagai salah satu pencapaian.
Diketahui, seremonial penyerahan penghargaan dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu (4/10/2017) pukul 18.00 waktu setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur BI menerima penghargaan bersama penerima penghargaan dari kategori area lain, antara lain Tarek Amer dari Mesir (kategori Timur Tengah dan Afrika Utara) dan Ilan Goldfajn dari Brazil (kategori Amerika Latin). “Penghargaan ini pastinya akan terus mendorong BI untuk mengedepankan transparansi serta kebijakan yang berpihak pada ekspektasi publik,” tutup Soekowardojo.(hilda)
