MANADO, Sulutreview.com — Keterbatasan armada transportasi laut yang melayani rute Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mendapat perhatian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Normans Luntungan. Ia meminta pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut agar kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan terpenuhi dan keselamatan pelayaran tetap terjaga.
Aspirasi itu disampaikan Luntungan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut. Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini hanya satu kapal yang beroperasi melayani rute menuju wilayah Sitaro.
“Interupsi, Pimpinan. Izinkan saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat Sitaro. Hari ini kapal yang beroperasi di daerah Sitaro cuma satu,” ujar Luntungan.
Menurutnya, keterbatasan armada tersebut perlu segera mendapat perhatian, mengingat transportasi laut merupakan salah satu sarana utama mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Luntungan juga mengingatkan potensi risiko apabila jumlah penumpang tidak sebanding dengan kapasitas kapal yang tersedia. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kepadatan penumpang dan meningkatkan risiko keselamatan selama pelayaran.
Ia kemudian mengaitkan kekhawatirannya dengan insiden kebakaran kapal KM Barcelona yang terjadi di wilayah perairan Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penerapan standar keselamatan transportasi laut.
“Saya takutnya, Pak Gubernur, belum lama ini ada kecelakaan KM Barcelona di Kabupaten Talaud yang mengalami kebakaran. Saya khawatir hal serupa terjadi lagi jika persoalan ini terus dibiarkan,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah tidak menunggu terjadinya insiden baru untuk mengambil langkah penyelesaian. Menurut Luntungan, koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait perlu dilakukan agar persoalan keterbatasan kapal dapat segera ditangani.
“Daripada kita saling menyalahkan, menyalahkan kapal atau pemerintah, jadi mohon dibantu untuk diselesaikan,” tegasnya.
Luntungan juga menyampaikan informasi yang diterimanya bahwa persoalan operasional kapal tersebut berkaitan dengan pihak Syahbandar. Karena itu, ia meminta pemerintah memfasilitasi koordinasi dengan instansi berwenang guna memperoleh kejelasan sekaligus mencari solusi.
Ia menegaskan, kebutuhan transportasi masyarakat Sitaro harus menjadi perhatian bersama, terutama untuk memastikan ketersediaan armada yang memadai dan pelayanan pelayaran yang aman.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, Luntungan berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret sehingga mobilitas masyarakat kepulauan tidak terganggu dan risiko keselamatan pelayaran dapat diminimalkan. (*)
