Manado, Sulutreview.com — Sebanyak 94 kepala keluarga (KK) warga Tokambahu, Kelurahan Makawidey, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, terancam digusur dari lahan pemukiman mereka menyusul adanya rencana pembangunan fasilitas militer oleh TNI.
Terkait ancaman tersebut, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Tokambahu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Rabu (15/7/2026), untuk meminta perlindungan hukum dan fasilitasi mediasi.
”Kami sudah menempati lokasi tersebut selama lebih dari 24 tahun secara turun-temurun sebagai nelayan dan petani. Jika digusur, kami tidak tahu harus tinggal di mana lagi,” kata salah satu perwakilan warga saat menyampaikan aspirasi.
Warga menyatakan menolak klaim sepihak serta bentuk intimidasi terkait pengambilalihan lahan seluas puluhan hektare yang selama ini menjadi ruang hidup dan sumber mata pencaharian mereka.
Aspirasi warga tersebut diterima langsung oleh sejumlah Anggota DPRD Sulut, yakni Louis Schramm, Nic Lomban, dan Paula Runtuwene.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut Louis Schramm mengatakan bahwa meski lahan yang dipersengketakan merupakan tanah negara, negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghidupi masyarakat yang tinggal di atasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, jika hak atas tanah tidak diperpanjang maka statusnya beralih menjadi tanah negara, namun bukan berarti hak hidup warga diabaikan.
”Jangan khawatir, kami di DPRD akan berjuang bersama masyarakat untuk mencari solusi yang adil,” kata Louis.
Menindaklanjuti tuntutan warga, DPRD Sulut berkomitmen segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait, antara lain perwakilan masyarakat, TNI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulut Nic Lomban mengusulkan solusi alternatif berupa konsep pengelolaan bersama atas lahan seluas sekitar 70 hektare tersebut. Melalui skema ini, pemanfaatan lahan untuk keperluan militer diharapkan dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas pertanian warga guna menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.(hilda)
