Manado, Sulutreview.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendorong pemerintah daerah agar melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) serta pakar kesehatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut, Amelia R.D. Wenas, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut di Manado, Selasa, mengatakan keterlibatan akademisi, pakar kesehatan, serta pemerintah kabupaten/kota sangat krusial agar regulasi yang dihasilkan tidak saling tumpang tindih.
”Kami mengharapkan pembahasan Ranperda ini melibatkan stakeholder di setiap kabupaten dan kota serta pakar-pakar kesehatan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi tumpang tindih kebijakan,” kata Amelia saat membacakan pandangan umum fraksi.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen.
Amelia menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap usulan Ranperda dari Pemerintah Provinsi Sulut tersebut. Regulasi ini dinilai sangat penting sebagai payung hukum yang kuat dalam upaya pencegahan, deteksi dini, hingga respon cepat terhadap potensi wabah penyakit di daerah.
”Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam menekan angka kematian masyarakat akibat wabah, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Utara,” ujarnya.
Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme di DPRD.
Fraksi Demokrat juga menyatakan optimisme bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, pembangunan sektor kesehatan di Sulut dapat membaik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.(hilda)
