Manado, Sulutreview.com – Strategi yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (BI Sulut) melalui
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) merupakan upaya dalam mengendalikan inflasi.
Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto, menyatakan bahwa GNPIP merupakan langkah nyata untuk mengendalikan inflasi, khususnya di sektor pangan di wilayah Sulut.
“Sebagai langkah pengendalian inflasi, maka dilakukan GNPIP yang merupakan bentuk nyata sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan,” ujar Joko saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional ISEI Cabang Manado Sulut 2025, di Manado, Kamis (14/08/2025).
Ia menjelaskan bahwa strategi pengendalian inflasi di daerah dilakukan dengan memperkuat koordinasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Salah satu bentuk nyata dari keterjangkauan harga, lanjut Joko, adalah pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berupa subsidi ongkos transportasi.
“Untuk menjamin pasokan dan distribusi pangan yang lancar, dilakukan pula Kerjasama Antar Daerah (KAD), baik antar kabupaten/kota di Sulut maupun antar provinsi,” tambahnya.
Berdasarkan data BI, inflasi tahunan (year on year) Provinsi Sulut pada Juli 2025 tercatat sebesar 2,04 persen, masih dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Namun secara bulanan (month to month), terjadi kenaikan harga sebesar 0,21 persen, terutama disebabkan oleh naiknya harga beras akibat kendala pengeringan gabah karena curah hujan tinggi.
Meski begitu, beberapa komoditas justru menjadi penahan inflasi. Daging babi berkontribusi menahan inflasi berkat stok yang stabil dari peternak dan pedagang. Selain itu, angkutan udara juga berkontribusi positif berkat pembukaan rute baru oleh maskapai bertarif rendah (Low Cost Carrier) rute Jakarta–Manado.
Guna memastikan komunikasi yang efektif dan kebijakan yang sinergis, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara rutin menggelar High Level Meeting (HLM) untuk membahas isu-isu strategis pengendalian inflasi.
Diketahaui, untuk mendukung terbentuknya persepsi positif terhadap kondisi perekonomian daerah, TPID juga melakukan capacity building bagi para pemangku kepentingan, berikut sosialisasi optimisme ekonomi kepada masyarakat.(hilda)
