Manado, Sulutreview.com – Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menggandeng Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) untuk berbagi informasi penting.
Bertajuk ‘Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 Bersama JIPS’ tersebut dilaksanakan di hotel Four Point, Rabu (20/11/2024).
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan secara gamblang menyebutkan bahwa persiapan Pilkada 2024 telah siap bahkan sesuai perkembangan telah dilakukan distribusi logistik, baik do wilayah daratan hingga kepulauan.
“Distribusi logistik di tiga wilayah kepulauan telah dilakukan, yang mencakup Tabukan, Marore dan Talaud, tepatnya di Miangas Melonguane dan Nanusa dengan menggunakan transportasi KRI,” ucapnya.
Ia berharap distribusi logistik yang nantinya akan difokuskan di TPS, dapat berjalan lancar tanpa hambatan. “Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai harapan, sehingga logistik bisa sampai ke TPS dengan tidak terjadi apa-apa,” tukasnya.
Poluan juga menyampaikan untuk jadwalnya sudah diatur dengan baik, yakni untuk wilayah daratan dan kepulauan.
“Wilayah darat mulai tanggal 26 November, Bolmong 25 November, dan wilayah Minahasa pada 26 November dari gudang PPK langsung TPS,” ujarnya.
Selanjutnya wilayah Sangihe sejak 20 November, dan wilayah daratan kepulauan 24 November. Talaud 22 November dengan KRI dan daratan 24 November. Min Selatan 25 hingga 26 November dengan Polairud.
Untuk Tomohon, Kotamobagu 26 November, Minahasa Tenggara 25/26 November, Bolmut, Boltim dan Bolsel 26 November, kemudian Sitaro 24 November 2024.
“Proses distribusi melibatkan KPU, Bawaslu dan pihak Kepolisian. Harapannya, Pilkada dapat berjalan sukses, aman dan gembira,” pungkasnya.
Pada sesi selanjutnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulut, Ardiles Mewoh menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024, pihaknya turut melibatkan masyarakat. Tujuannya, akan mempersempit oknum yang akan melakukan pelanggatan, ketika ada potensi pelanggaran.
“Bawaslu akan melakukan pendalaman pelanggaran yang dilaporkan masyarakat maupun temuan,” ungkapnya.
Ia merinci sejauh ini, terdapat 136 proses pelanggaran yang telah dilaporkan maupun adanya temuan, yang mencakup 4 jenis pelanggaran yang meliputi administrasi, etik, pidana dan hukum lainnya. Masing-masing 60 temuan dan 76 laporan. “Sebanyak 109 sudah selesai diproses, dan sebanyak 18 tidak memenuhi syarat formil,” jelasnya.
Turut hadir sebagai pembicara, pengamat politik Taufik Tumbelaka dengan materi pers dalam pusaran dinamika pilkada. Selanjutnya, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulut, Inggried MH Runtunuwu, dan mewakili JIPS Jemsy Tuju dengan materi 4 fungsi jurnalistik yang mencakup informasi, edukasi, kontrol sosial dan hiburan.
Tampil sebagai moderator Sekretaris JIPS Alva J Liando dengan turut dihadiri berbagai organisasi pers yang ada di Sulut.(eda)
