KPU Sulut Gelar Bimtek Tingkatkan Kompetensi Tangani Pelanggaran Kode Etik Badan AdHoc

KPU Sulut menghadirkan sejumlah narasumber pada bimbingan teknis. Foto : ist

Manado, Sulutreview.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama KPU Kabupaten/Kota se-Sulut selama tiga hari di Hotel Grand Puri Manado, 13-15/06/2024.

Di hari kedua pelaksanaan Bimtek KPU Sulut menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Maxie Liando yang membawakan materi “Strategi Penguatan Kapasitas dan Manajemen SDM Badan AdHoc sebagai upaya Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Badan AdHoc.

Lalu dilanjutkan dengan Diskusi Bersama yang dipimpin oleh narasumber kedua Jerry Sumampouw, Beliau menyampaikan pemikiran yang mendalam tentang pentingnya standar etik yang tinggi dalam penyelenggaraan pemilu, serta mengajukan pertanyaan kritis mengenai relevansi dan keadilan dalam penegakan kode etik.

Kemudian dilanjutkan dengan narasumber ketiga Michael Mamentu yang membawakan materi “Dampak Tensi Dan Kepentingan Politik Dalam Pilkada Terhadap Integritas Penyelenggara Pemilu Pada Pilkada 2024”.

Bimtek Dilanjutkan Oleh Narasumber Berikutnya Viktory Rotty sebagai anggota TPD Provinsi Sulawesi Utara yang membawakan materi tentang “Pedoman Beracara Penyelenggara Pemilu serta Membahas Teknis Penanganan Perkara Dan Tata Cara Sidang Pemeriksaan Dalam DKPP.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berkesempatan hadir sebagai narasumber dalam Bimtek membahas tentang berbagai permasalahan terkait pengawasan pemilu, termasuk penanganan pelanggaran kode etik, perbedaan yurisdiksi antara DKPP dan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, serta penanganan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu dan KPU. Selain itu, terdapat diskusi mengenai kerjasama antara KPU dan Bawaslu.

Bimtek ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon yang membahas teknis dalam kompilasi PKPU Tata Kerja. Tinangon juga menyampaikan “KPU telah membuat PKPU tentang tata kerja kewenangan pelanggaran kode etik Badan Adhoc yang sejak tahun 2019 kewenangannya berada di tangan KPU Kab/Kota, sehingga penting untuk teman-teman KPU Kab/Kota untuk meningkatkan pemahaman terkait ini. Tidak hanya memaparkan materi, Tinangon juga mempraktekkan langsung simulasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik agar memudahkan KPU Kab/kota lebih memahami yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi.(lina)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.