Manado, Sulutreview.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut, Bambang Ari Setiono di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (31/01/2024).
Setiono resmi menggantikan posisi Beligan Sembiring.
Gubernur Olly, dalam pengukuhan mengatakan, sebagai kepala perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Ia percaya bahwa Setiono, akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Atas nama Pemerintah Provinsi Sulut dan seluruh masyarakat, gubernur mengucapkan selamat melanjutkan tugas dan amanah kepada Bambang Ari Setiono, sebagai Kepala BPKP Sulut.
“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai. Tentu hal ini membuat suatu kebahagiaan bagi kita semua. Karena, kesinambungan yang sampai hari ini terjaga terus, antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” tuturnya.
Kemitraan yang tercipta, dalam melaksanakan peran dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan daerah di Bumi Nyiur Melambai. Di mana kinerja BPKP selama ini senantiasa berkoordinasi dengan baik dengan Pemerintah Provinsi Sulut.
“Banyak hal yang didapatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau nilai tambah yang baik. Karena dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan, melalui Inspektorat dan jajaran akan mendapatkan arah yang benar, untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah ini,” ucap Olly.
Gubernur juga berharap, Kepala BPKP Sulut yang baru tetap mampu menunjukkan etos kerja dan totalitas pencapian yang tinggi. Di samping itu, memiliki komitmen kuat untuk melakukan terobosan melalui program kerja.
Bahkan lebih dari itu, kemampuan sumber daya atau potensi yang mampu mendukung pemerintah daerah, utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah. Juga, aktualisasi program prioritas pembangunan di daerah. “Saya berharap Kepala BPKP Sulut dapat membangun sinergitas dan harmonisasi yang selama ini sudah terjalin,” tuturnya.
Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto mengatakan, dalam rencana kerja pemerintah, menjadi koridor utama untuk melaksanakan pembangunan 2024, yakni melalui transformasi ekonomi dengan tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan akses perluasan kerja.
“Untuk mengawal upaya pencapaian tujuan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, BPKB berkomitmen untuk menyediakan layanan pengawasan intern yang berkualitas pada tahun 2024. Kami fokus untuk mengawal sektor-sektor pengawasan sektor-sektor prioritas pemerintahan BPKB, kami merancang agenda prioritas pengamatan tahun 2024,” ungkapnya.
Kerja sama antara BPKP dan Pemprov Sulut, menjadi peta tertinggi untuk memberikan nilai angka akuntabilitas serta efektivitas pembangunan budaya, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, melalui peningkatan kualitas perencanaan dan kebahagiaan pemerintah daerah.
Berharap BPKP dan Pemprov Sulut akan meningkatkan sinergi dan koordinasi. Bahkan dapat beradaptasi untuk memberikan andil optimal dalam peningkatan tata kelola, manajemen risiko pembangunan di Provinsi Sulut.
“BPKP dan Pemprov Sulut, diharapkan akan terjalin sinergi dan koordinasi. Bahkan dapat beradaptasi untuk memberikan andil optimal dalam peningkatan tata kelola, manajemen risiko pembangunan di Provinsi Sulut,” ujarnya.
Turut mendampingi Gubernur Sulut, Wakil Gubernur Steven Kandouw.(eda)
