Kaban Rine Komansilan Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja BKPDM Mitra

Foto bersama usai penandatanganan Pakta Integritas dan perjanjian kinerja BKPSDM Mitra (Foto: Tommy Polandos)

Mitra, Sulutreview – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) telah mengadakan acara penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk Pejabat Eselon III, IV, dan Pejabat Fungsional di Kantor BKPSDM pada hari Senin (22/01/2024).

Kepala BKPSDM Mitra, Rine Komansilan MAP, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2024 bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan yang diberikan. Perjanjian ini juga merupakan sarana untuk mendorong kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih baik.

“Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Mitra untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin baik. Hal ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Komansilan.

Selain itu, Komansilan menyatakan bahwa kinerja ASN harus terus meningkat agar mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

“Dalam mencapai tujuan tersebut, beberapa indikator kinerja harus dicapai, meliputi peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kualitas infrastruktur,” tambah Komansilan.

Tidak hanya itu, Komansilan menjelaskan bahwa Pakta Integritas juga menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Mitra untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Pakta Integritas ini mengandung komitmen untuk menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam seluruh aspek kehidupan.

“Pakta Integritas ini juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai pejabat tentunya , diwajibkan untuk mematuhi pakta integritas ini dan melaporkan setiap dugaan atau indikasi KKN yang terjadi,” tutup Komansilan didampingi Sekretaris BKPSDM Jeiny Pandelaki SE, ME. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.