Lindungi Pekerja Rentan, Gubernur Olly Quattrick Raih Paritrana Award 2023

Gubernur Olly Dondokambey saat menerima Paritrana Award. Foto : istimewa

Jakarta, Sulutreview.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey meraih penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award 2023 yang digagas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Penghargaan diserahkan langsung Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin kepada Gubernur Sulut di Istana Wapres Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Gubernur Olly bersama jajaran Pemprov Sulut dinilai memiliki coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tertinggi dengan capaian 92 persen di seluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengucapkan selamat kepada Provinsi Sulut, untuk keempat kalinya atau quattrick menjadi juara nasional Paritrana Award.

Anggoro berharap inovasi para kepala daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja terus disebarluaskan

“Kita terus berupaya agar para pekerja rentan dan semua pekerja bisa terlindungi dan terhindar dari kemiskinan ekstrim,” tandasnya.

Gubernur Olly optimis mempertahankan prestasi tersebut dengan terus memberikan perlindungan lewat jaminan sosial terhadap para pekerja di Sulut.

“Penghargaan ini merupakan bukti Pemprov Sulut selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memberikan proteksi bagi para pekerja dalam bentuk jaminan sosial bagi para pekerja,” kata Olly.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, menyebutkan, upaya memperluas cakupan kepesertaan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia bertumpu pada peran aktif berbagai pemangku kepentingan.

“Saya mendapat laporan bahwa kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk kategori pekerja informal masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024,” ujarnya.

Selain itu, Wapres juga menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga dan pemda segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan tersebut, antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat.

“Tingkat kepesertaan untuk kategori perempuan dan penyandang disabilitas juga masih sangat rendah. Ke depan, saya minta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didorong agar lebih responsif dan inklusif,” pintanya.

Tidak hanya itu, disamping pelayanan prima, Wapres juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan manajemen dana jaminan sosial secara tepat.

“Saya minta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, tetapi juga mengelola dana jaminan sosial dengan prinsip kehati-hatian, demi kepentingan seluruh peserta program jaminan sosial.(eda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *