Jakarta, Sulutreview.com – Inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan, merupakan poin yang sangat penting untuk mendorong perekonomian daerah. Karena fokusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan harapan mampu menurunkan kemiskinan.
“Inklusi keuangan sangat penting untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Mahendra Siregar pada “Seminar on Financial Inclusion: Accelerating Financial Inclusion to Empower Remote Regions and Rural Communities of ASEAN” sebagai rangkaian kegiatan Digital Financial Inclusion Festival (DFIF), ASEAN Festival 2023 di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Mahendra yang turut didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, kembali mengatakan salah satu tujuan paling penting untuk mempercepat inklusi keuangan, adalah mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat.
“Yakni melalui percepatan integrasi ke dalam perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN,” kata Mahendra.
Dikatakannya, Visi ASEAN 2025 mengenai inklusi keuangan memiliki sasaran yaitu menurunkan rata-rata eksklusi keuangan di ASEAN dari 44 persen menjadi 30 persen, atau meningkatkan persentase inklusi keuangan menjadi 70 persen dan meningkatkan kesiapan infrastruktur inklusi keuangan dari 70 persen menjadi 85 persen.
Menurut Mahendra, selain memperkuat inklusi keuangan, OJK juga terus mendorong kualitas inklusi keuangan melalui peningkatan program literasi keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidak terlalu rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.
Sementara itu, Friderica menjelaskan berbagai program dan kebijakan yang telah dan akan dijalankan OJK untuk terus mendorong inklusi keuangan di masyarakat.
“Inklusi keuangan adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Friderica.
Menurutnya, OJK terus menggenjot pelaksanaan berbagai program kerja inklusi keuangan antara lain melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang saat ini sudah mencapai 495 TPAKD di 34 provinsi.
OJK juga secara konsisten terus melakukan inovasi untuk mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh daerah dengan menerapkan program Ekosistem Keuangan Inklusif yang sudah terbentuk di 35 desa.
Perkembangan program inklusi keuangan seperti TPAKD menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan indeks inklusi keuangan di perdesaan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, indeks inklusi keuangan di perdesaan meningkat dari 68,5 persen pada tahun 2019 menjadi 82,7 persen pada tahun 2022, sedangkan di perkotaan meningkat dari 83,6 persen pada tahun 2019 menjadi 86,7 persen pada tahun 2022.
Hal ini secara signifikan mempersempit kesenjangan indeks inklusi keuangan antara pedesaan dan perkotaan dari 15 persen pada tahun 2019 menjadi 4 persen pada tahun 2022.
Seminar yang digelar bekerja sama dengan Bank Indonesia ini dihadiri oleh perwakilan dari Pimpinan Kepala Daerah, ASEAN members state, kementerian/lembaga, lembaga internasional, asosiasi dan Industri Jasa Keuangan yang diselenggarakan sebagai bentuk dukungan OJK terhadap ASEAN Chairmanship 2023.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey yang turut hadir menyampaikan, bahwa Sulut telah melakukan percepatan inklusi keuangan secara masif, untuk memberdayakan daerah.
Seminar berlangsung hampir dua jam, kegiatan tersebut membahas tuntas percepatan inklusi keuangan untuk memberdayakan daerah terpencil dan masyarakat pedesaan ASEAN.(hilda)
