Atasi Kemiskinan Ekstrem, Kandouw Arahkan Kepala Daerah Beri Bantuan Tematik

Wakil Gubernur Steven Kandouw mendorong kabupaten/kota atasi kemiskinan. Foto : ist

Manado, Sulutreview.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven OE Kandouw menyatakan optimistis, bahwa tingkat kemiskinan ekstrem akan turun drastis pada tahun 2024 mendatang.

Bukan hal mudah, butuh usaha dan kerja keras dari kabupaten/kota yang catatan angka kemiskinannya tinggi.

Ia mengatakan saat ini, jumlah penduduk Sulut tercatat 2,6 juta, dengan tingkat kemiskinan pada 2021 tercatat 1,87 persen dan pada 2022 turun 1,03 persen. Sementara nasional, pada 2021 tercatat 2,14 persen dan 2,04 persen pada 2022.

Berdasarkan data tersebut, tingkat kemiskinan di Sulut berada di bawah nasional.

Menariknya, Kandouw menyatakan sangat takjub dengan progres kemiskinan di Cina yang saat ini, ada di level nol persen.

Ia berharap Sulut juga dapat mencapai level nol persen di tahun 2024 nanti.

Wagub Steven Kandouw mendorong kabupaten/kota concern atasi kemiskinan

“Jumlah penduduk di Cina mencapai 1,45 miliar. Namun tahun ini kemiskinan di Cina adalah nol persen. Ini juga disampaikan PBB. Takjub, kaget sekaligus setengah tidak percaya. Kita kemiskinan ekstrem menyangkut masalah makanan, kesehatan, yang adalah kemiskinan absolut. Hal ini yang perlu dilakukan penanggulangan,” ungkap Kandouw pada Rapat Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lintas Sektor di Hotel Luwansa, Kamis (8/6/2023).

Kandouw merinci dan juga mengingatkan sejumlah daerah yang saat ini, mengalami tingkat kemiskinan ekstrem, yakni Kabupaten Minahasa Tenggara yang saat ini ada di angka 3,01 persen, Bolaang Mongondow Selatan 2,53 persen, Manado, 1,87 persen, Minahasa Utara 1,11 persen.

Kabupaten/kota siap atasi kemiskinan

“Saya memberikan apresiasi kepada Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur yang tingkat kemiskinannya nol persen,” tandasnya.

Kepada daerah yang masih di level nol koma sekian persen, Kandouw menyampaikan untuk berupaya menghilangkan kemiskinan, khususnya Minahasa 0,92 persen, Sangihe 0,79 persen, Kotamobagu 0,73 persen, Tomohon 0,73 persen, Bolmut 0,57 persen, Sitaro 0,39 persen, Bitung 0,32 persen dan Talaud 0,14 persen.

Ia berharap kabupaten/kota dapat melakukan penanggulangan secara terinci melalui mekanisme by name by address atau ke sumber permasalahan.

“Kita mesti akui, jika selama ini, selalu terpaku dan lebih mementingkan belanja modal. Padahal arahnya adalah penanggulangan kemiskinan yang mempengaruhi segala aspek. Mari kita sama-sama kita atasi,” tukasnya.

Wagub Steven Kandouw dan kabupaten/kota sepakat turunkan kemiskinan

Kandouw berharap kabupaten/kota memiliki cara atau strategi tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan, antara lain melalui bantuan secara tematik.

“Kabupaten/kota harus cari tahu benang merahnya, jika sudah diketahui berikan bantuan secara tematik. Misalnya saja dengan pemberian sembako atau perbaikan tempat tinggal sampai penetapan APBD perubahan,” katanya.

Perencana Ahli Utama Provinsi SulutJenny Karouw, melalui materi Pemurnian Data Penduduk Miskin, menyatakan bahwa rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan sangat penting.

Wagub Steven Kandouw dan kepala daerah

“Penting karena potret kemiskinan di Sulut digambarkan dari berbagai data, yakni BPS dan DTKS dan Kemenko PMK, yang kalau kita lihat dari tiga sumber data tersebut, banyak menggelisahkan,” tukasnya.

Adanya perbedaan data, serunya, harus terus ditelusuri, karena dari berbagai publikasi bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut angka kemiskinan tahun 2022, disebutkan, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,34 persen, naik 0,06 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,02 persen poin terhadap September 2021.

Peserta rapat koordinasi dan evaluasi kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 187,33 ribu orang, meningkat 2,19 ribu orang terhadap Maret 2022 dan meningkat 0,78 ribu orang terhadap September 2021.

“Kinerja kemiskinan saat ini, sebesar 0,34 selama dua tahun atau tiap tahun 0,16 persen. Kalau kinerja seperti ini, maka target nol persen kemiskinan baru bisa di capai pada tahun 2045,” sebutnya.

Plt Kepala Bappeda Provinsi Sulut Elvira M Katuuk, melaporkan pelaksanaan rapat koordinasi penaggulangan kemiskinan akan menjadi peluang dan kesempatan untuk menemukan strategi yang tepat.

Turut hadir, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Andry Prasmuko, Kepala BPS Sulut Asim Saputra, dan jajaran pemerintah kabupaten/kota.(eda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.