Manado, Sulutreview.com – Menjelang pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak pada 2024 mendatang, semua pihak diingatkan untuk menyikapi terjadinya potensi konflik di tengah masyarakat.
“Penanganan konflik sosial harus diantisipasi, hal ini membutuhkan dukungan semua pihak. Baik tokoh agama dan masyarakat,” ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Denny Mangala, pada agenda rapat koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah umum kabupaten/kota tahun anggaran 2023 di hotel Gran Puri Manado, Senin (17/04/2023).
Mangala menyebutkan, konflik sosial yang terjadi di Sulut, sejauh ini dapat ditangani dengan baik. Begitu juga dengan titik-titik kerawanan. “Memang masih ada satu dua titik kerawanan, tetapi karena ada peran Kesbangpol, hal itu dapat diantisipasi dan dikendalikan,” katanya.
Sulut sebagai daerah yang dikenal dengan kerukunannya, khususnya menyambut pilkada dan pemilu serentak 2024, diharapkan tetap mengedepankan demokrasi.
“Kita akan diperhadapkan agenda nasional yang belum pernah terjadi, pemilu serentak pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada 27 November 2024. Pasti akan banyak dinamikanya. Kesbangpol sebagai tim intelijen dan pembina politik, bagaimana membina sehingga pelaksanaan pilkada dan pemilu agar dapat berjalan baik,” ujarnya sembari menambahkan agar Kesbangpol juga dapat mengawal demokrasi.
“Kawal demokratisasi supaya bisa naik kelas,” tandasnya.
Selain itu, Mangala juga menyampaikan akan adanya ideologi transnasional yang harus dibendung dengan ideologi Pancasila.
“Di Sulut belum terlihat, ideologi ini dapat dibendung dengan memberikan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Menghadapi turbulensi di tengah kemajemukan saat ini, Mangala juga mengingatkan untuk terus mengedepankan kesatuan dan persatuan. “Mempersatukan kompleksitas merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa,” pungkasnya.
Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Ferry Sangian menyampaikan kegiatan yang melibatkan kabupaten/kota ini, akan memanage dan menangkal berbagai isu negatif. Terutama melalui penyebaran informasi di media sosial yang sifatnya hoaks atau informasi bohong.
“Masyarakat seringkali cepat menangkap informasi yang belum pasti kebenarannya. Menyikapi kondisi ini Kesbangpol harus cepat menangkal dengan menyampaikan klarifikasi. Hal ini penting, karena berkaitan dengan keamanan,” imbuhnya.(hilda)
