Cilegon, Sulutreview.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rutin turunkan tim ke daerah untuk monitoring dan evaluasi (monev) serta asistensi percepatan realisasi APBD, penanganan dan pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan program prioritas nasional lainnya.
“Arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami Tim Kemendagri setiap minggu turun ke daerah,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangann Daerah (Keuda) Agus Fatoni di Aston Butique Hotel, Cilegon, Banten, Sabtu (18/3/2023).
Salah satu daerah yang dikunjungi tim, adalah Kota Cilegon.
Fatoni menyebut percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting. Begitu juga dengan penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting.
Kota Cilegon menempati urutan ke-17 dari bawah realisasi APBD tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar.
Selanjutnya, realisasi belanja Kota Cilegon menempati posisi paling rendah atau di urutan terbawah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten.
Selain itu, capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar.
Sejak awal tahun, tim turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
Selama Tahun 2022, Tim Kemendagri juga telah mengunjungi sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Sorong, Kota Batu, dan Kota Samarinda.
Untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun, agar seluruh program prioritas pemerintah daerah bisa berjalan sejak awal tahun.
Selain itu, dengan percepatan realisasi belanja APBD, uang beredar di masyarakat, ekonomi berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung dengan cepat.
“Sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan merasakan kehadiran pemerintah dan kehadiran negara,” kata Fatoni.
Sementara itu, untuk pengendalian inflasi di daerah, Fatoni mengimbau agar daerah menjaga pasokan dan harga bahan makanan.
Selain itu, daerah juga diminta ikut mengendalikan pasar, dan tidak ragu menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inflasi harus dijadikan fokus utama, sama halnya ketika menangani Covid-19.
“Penanganan inflasi harus diberlakukan sama ketika kita menangani Covid 19, dengan keseriusan tersebut, inflasi dapat kita kendalikan,” ucap Fatoni.(srv)
