Manado, Sulutreview.com — Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut) Steven OE Kandouw mendesak perangkat daerah untuk secepatnya merampungkan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK).
“Laporan hasil pemeriksaan LHP-BPK RI ini harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu pendek, tepatnya dua minggu ke depan harus tuntas,” kata Kandouw saat memimpin Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di ruang CJ Rantung, Selasa (25/10/2022).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulut ini bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan atau pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021.
Kandouw mengatakan bahwa sukses tidaknya suatu program, mulai dari awal sampai akhirnya adalah satu kesatuan.
“Tidak dilihat dari bagus tidaknya perencanaan, baik tidaknya pelaksanaan, atau mungkin perencanaan dan pelaksanaannya baik, tetapi pertanggungjawabannya kurang baik, ini merupakan acuan untuk kita semua,” ungkap Wagub Kandouw.
Dia juga menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memiki tekad yang kuat dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan LHP tersebut.
“Ini perintah Pak Gubernur dan perintah undang-undang. Segera diselesaikan, sebisa mungkin 100 persen,” tegasnya.
Terkait program dan kegiatan yang telah memasuki akhir tahun anggaran 2022, Kandouw mengingatkan agar setiap perangkat daerah segera merealisasikan program kerja dengan baik, sekaligus mempertanggungjawabkannya.
“Kepala perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara langsung, bukan hanya menerima laporan dari anak buah, tapi juga turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap program kerja tersebut,” tandasnya.
Inspektur Provinsi Sulut, Meiki Onibala mengimbau kepada kepala perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan data-data terkait pekerjaan selama setahun.
“Bagi perangkat daerah yang memiliki kegiatan besar diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk mendapatkan pendampingan, khususnya proyek-proyek termasuk Pekerjaan Umum, Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun dinas-dinas lain, agar tidak ada temuan-temuan terkait finansial dan administrasi,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sulut.(srv)
