Manado, Sulutreview.com – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo hadir khusus di North Sulawesi Investment Forum (NSIF) atau Investor Forum Sulut 2022, di Grand Kawanua Ballroom Novotel Manado, Senin (15/8/2022).
Pada kesempatan itu, dia menyampaikan agenda penting Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada November 2022 di Bali.
Mengusung Capacity Building G20 yang bertema Sustainable Finance and Green Investment, Dody menyampaikan pemahaman mengenai manfaat dan isu-isu strategis G20 serta membangun persepsi positif dan antusiasme untuk mendukung kesuksesan Presidensi Indonesia di tahun 2022.
Program ini dilaksanakan di 8 kota di seluruh Indonesia, antara lain Medan, Makassar, Semarang, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Manado, dan Mataram.
“Capacity Building G20 di Manado juga kita sinergikan bersama penyelenggaraan North Sulawesi Investment Forum dan Road to Pleno ISEI 2022, dengan harapan dapat meningkatkan animo dan awareness publik yang lebih luas terhadap isu yang diangkat,” katanya.
BI juga melihat bahwa kegiatan ini memiliki urgensi dalam menyelaraskan pandangan mengenai inisiatif-inisiatif yang telah dan akan dilakukan oleh para pemangku kebijakan, termasuk BI untuk mendukung implementasi agenda-agenda Presidensi G20 yang memiliki relevansi erat dengan strategi pembangunan ekonomi setempat.
Tema Presidensi G20 Indonesia 2022 adalah “Recover Together, Recover Stronger“. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Pemerintah dalam hal ini telah mengidentifikasi 3 agenda utama dalam
rangka mewujudkan G20 concrete collaboration tersebut, yakni :
Pertama, global Healh Architecture, mencakup upaya mengatasi pandemi dan meningkatkan
resiliensi terhadap potensi health issues ke depannya.
Kedua, digital transformation, mencakup pemanfaatkan ekonomi digital untuk mendorong inklusivitas, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan pemuda.
Ketiga, energy transition atau transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan, mencakup
berbagai area dalam mewujudkan sustainable development goals terutama dalam
bidang ekonomi dan keuangan.
Ketiga area utama tersebut lantas diturunkan menjadi pilar-pilar strategis dan nilai inti dari
Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu, memperkuat lingkungan kemitraan, nendorong
produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan
berkelanjutan dan inklusif dan kepemimpinan kolektif global yang lebih kuat.
Berdasarkan tema dan pilar tersebut, Indonesia mengusung 6 Agenda Prioritas Jalur
Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dengan fokus dan gambaran ouput yang
akan dihasilan, antara lain mencakup :
a. Exit Strategy to Support Recovery. Membahas bagaimana G20 melindungi negaranegara yang masih menuju pemulihan ekonomi dari efek limpahan exit policy yang diterapkan oleh negara yang lebih dahulu pulih ekonominya.
b. Adressing Scaring Effect to Secure Future Growth. Mengatasi dampak berkepanjangan
(scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka
panjang, memperhatikan ketenagakerjan, sektor RT, korporasi, dan keuangan.
c. Payment System in Digital Era. Standar pembayaran lintas batas negara (CBP), serta
prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).
d. Sustainable Finance. Membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah
karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan).
e. Financial Inclusion: Digital Financial Inclusion & SME Finance, Open banking untuk
produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.
f. dan International Taxation: Membahas perpajakan internasional, utamanya terkait
dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan
pajak yang disebut Base Erotion and Profit Shifting
Keenam agenda prioritas yang diusung oleh jalur keuangan tersebut, sebagian
diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang tengah menjadi fokus kebijakan pembangunan pemerintah di Provinsi Sulut.
“Misalnya terkait penanganan scarring effect pada beberapa industri utama dan UMKM di daerah, kemudian akselerasi digitalisasi
sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi pemda dan kemudahan alat pembayaran bagi
masyarakat, dan seterusnya,” jelas Dody.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Franky Manumpil mengatakan melalui forum ini, pihaknya melakukan pendekatan dalam bentuk sharing materi dan pemaparan dari keynote speech dan narasumber.
Selanjutnya membahas isu strategis untuk mendorong pemulihan yang lebih kuat dan ketahanan ekonomi.
“Juga dilaksanakan coaching clinic antara investor, pemerintah dan stakeholder terkait dengan maksud de bottlenecking atau mencari solusi hambatan kegiatan investasi di Sulut,” tukasnya.
Melalui kegiatan capacity building sebagai salah satu agenda side event G20 Recover Together Recover Stranger. Khususnya, dalam keadaan perekonomian dunia yang masih terdampak Covid-19, pihaknya mengajak seluruh aktor pembangunan untuk bergerak bersama demi mencapai pemulihan dunia yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Capacity building ini dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas perencanaan pembangunan green economy dan blue economy,” imbuhnya.
Turut hadir, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI, Nurul Ichwan, SE. MM, Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, penjabat Sekdaprov Sulut, Dr. Praseno Hadi SE., MM, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut, Arbonas Hutabarat.(srv)
