Manado, Sulutreview.com – Pengendalian inflasi merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Sehingga pemerintah memandang perlu melakukan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), di Four Points By Sheraton Hotel Manado, Rabu (20/7/2022).
Rakorwil inflasi TPID Sulampua, secara khusus dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw.
Dia mengingatkan Rakorwil TPID ini sangat penting, karena berkaitan dengan pengendalian Inflasi di daerah yang dapat mempengaruhi garis kemiskinan.
“Saya sangat mengapresiasi Bank Indonesia yang selalu memonitoring Inflasi. Inflasi ini head to head dengan kemiskinan. Karena setengah persen dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Rakorwil ini sangat penting, karena turut melibatkan Provinsi Sulawesi, Maluku dan Papua,” tukasnya.
Disampaikannya, Rakorwil TPID mampu memitigasi beberapa bahan pokok yang dalam beberapa waktu telah mengalami kenaikan harga.
“Ini penting juga, agar disparitas harga dapat dimitigasi atau dikendalikan. Jangan sampai misalnya saja, harga cabai di Gorontalo Rp50 ribu, lantas di Sulut mencapai Rp120.000 dan di Maluku Rp200.000. Itu akan menyulitkan rakyat,” tandasnya.
Secara khusus, Knadouw memberikan apresiasi atas inisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, yang telah menggelar Rakorwil TPID.
“Saya memberikan apresiasi untuk BI atas kegiatan Rakorwil hari ini. Karena memang perlu adanya koordinasi antara pemerintah provinsi satu dan provinsi lainnya untuk menciptakan sebuah konektivitas. Karena untuk mengatasi inflasi kita tidak bisa sendiri-sendiri harus bersama-sama,” jelasnya.
Kandouw menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai salah satu solusi untuk mencegah terjadinya inflasi. “Sehingga untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan pencegahan inflasi perlu adanya kerja sama dari semua pihak.
“Mengatasi inflasi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Harus ada kerja sama yang baik antara lintas sektoral. Baik itu pemerintah, instansi vertikal, para pedagang bahkan TNI/Porli serta koordinasi horizontal antara provinsi, khususnya provinsi-provinsi yang satu lineup,” ujarnya.
Dia juga berharap kepada para pengusaha agar bersama-sama membantu pemerintah untuk mencegah inflasi. “Yakni dengan tidak
melakukan spekulan harga atau menaikan harga jual yang sangat tinggi,” pesannya.
Rakorwil TPID, juga dihadiri Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir.
Dikatakannya, kenaikan harga volatile food telah menyebabkan inflasi. Mengapa? Karena memang pasokannya terbatas. Antara lain akibat gangguan iklim.
“Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pengurangan pasokan, sehingga harga tidak meningkat berlebihan, perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama bisnis ke bisnis dari para pedagang. Dengan begitu kekurangan di suatu daerah. Misalnya di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua bisa dipasok dari perjanjian kerjasama tadi,” bebernya.
Dengan adanya perjanjian tersebut, maka daerah yang kekurangan sudah pasti akan ada pasokan. Ini tentunya bisa mengendalikan harga.
“Rakorwil TPID ini bagus sekali lebih progresif kemajuannya. Karena tidak sekedar rakor, namun ada langkah konkret berupa langsung kontak dengan pembeli dan penjual. Rakorwil ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan harga di Sulawesi Maluku dan Papua,” imbuhnya.
Turut hadir, Dirjen Bangda Kemendagri, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut Arbonas Hutabarat, Kantor Perwakilan BI Sulsel Eko A Irianto dan seluruh stakeholder TPID di wilayah Sulampua.(srv)
