Maurits Mantiri (kiri) Febry Tetelepta (tengah) dan moeldoko (kanan) tampak kompak berdiskusi di kegiatan MoU di Batam. Foto IST
Bitung, Sulutreview.com- Kepekaan dalam menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat yang masih menjadi benang kusut, nampaknya satu persatu mulai diselesaikan oleh Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM.
Betapa tidak, terkait masih kurangnya pasokan atau jatah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi masyarakat pencari cuan di lautan biru yaitu Nelayan. Membuat Maurits Mantiri, langsung bergerak cepat, dengan mengerahkan kemampuan relasinya di pusat, untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
Benar saja, lewat kekuatan relasinya yang salah satunya dengan jajaran KSP (Kantor Staf Kepresidenan) melalui Ketua Deputi 1 Kepresidenan Febry Tetelepta MH, membuat kebuntuan masalah tersebut, akhirnya resmi terpecahkan.
hal ini dibuktikan, dengan adanya usulan Pemkot Bitung untuk penambahan kouta bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disetujui pihak pusat dalam hal ini dengan Kementrian ESDM RI, dengan dilakukanya penandatanganan kesepakatan bersama dengan sejumlah pihak, Jumat (24/6/2022), di Marriot Harbour Bay, Kota Batam, KepRi (Kepulauan Riau).
Persetujuan diberikan, dalam Rapat Koordinasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, yang membahas tentang penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi untuk Nelayan.
Penandatanganan kesepakatan melibatkan tiga instansi di pusat, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga. Sementara, KSP dalam hal ini kapasitasnya sebagai fasilitator.
Moeldoko selaku Kepala KSP RI hadir langsung, dalam kegiatan itu. Ia pun mengucap syukur kerjasama dimaksud bisa terwujud. Menurut dia, hal itu tak lepas dari instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo.
“KSP hadir ketika ada hambatan dalam koordinasi antar lembaga. Karenanya, apa yang menjadi keputusan, kebijakan, instruksi maupun pernyataan dari Pak Presiden, harus kita jalankan. Dan ini jadi salah satu contohnya,” tandasnya saat membawakan sambutan.
Moeldoko mengakui persoalan kuota BBM bersubsidi jadi salah satu isu penting yang ditemui KSP RI di sejumlah daerah. Selain kuota yang dianggap kurang, penyaluran yang tidak tepat sasaran juga kerap dikeluhkan.
“Ketika kami berkunjung ke beberapa daerah, bahasanya sama, mereka (nelayan,red) mengaku sulit mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, untuk itulah rakor ini kita laksanakan,” tukas mantan Panglima TNI itu.
Walikota Maurits Mantiri juga bersyukur usulan penambahan kuota BBM bersubsidi disetujui. Meski angka penambahannya belum disebutkan, namun itu menjadi kabar yang menggembirakan. Menurut Maurits, hal tersebut memang jadi solusi yang diperlukan oleh kaum nelayan.
“Data yang dihimpun menyebutkan, di Provinsi Sulawesi Utara baru 18 persen BBM bersubsidi yang tersalur ke nelayan. Angka itu jelas jauh dari sasaran. Makanya, selain penambahan kuota, penyederhanaan prosedur penyaluran BBM bersubsidi juga jadi solusi yang konkrit untuk masalah ini,” katanya.
Maurits pun menyampaikan langkah Pemkot Bitung selanjutnya. Ia menegaskan akan memberi dukungan penuh demi suksesnya kerjasama yang dijalin.
“Yang paling utama adalah pendataan. Kita akan mendata lebih detail nelayan yang berhak menerima BBM bersubsidi. Dan ini sebenarnya cukup mudah. Kita akan menggunakan pendekatan digitalisasi supaya datanya lebih akurat. Dengan begitu kartu nelayan yang beredar tidak lagi bisa dimanipulasi, sehingga penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,” tuturnya.
Bitung bukan satu-satunya daerah yang menandatangani kesepakatan di atas. Ada Kota Medan, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cilacap, serta Provinsi Kepulauan Riau yang juga terlibat.(zet)
