Manado, Sulutreview.com – Aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) mulai normal, namun pada Mei 2022 masih memberikan tekanan inflasi.
Tekanan inflasi Sulut yang tercatat meningkat signifikan pada periode bulan lalu mengalami perlambatan pada Mei 2022.
Berdasarkan analisa Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, hal tersebut tercermin dari peningkatan IHK Kota Manado yang relatif terbatas sebesar 0,18% (mtm), dan deflasi di Kotamobagu sebesar -0,21% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Kota Manado tercatat sebesar 2,68% (yoy), dan Kota Kotamobagu sebesar 2,79% (yoy), masih berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 3,35%.
Tekanan inflasi Sulut yang diwakili oleh kedua kota tersebut juga berada pada rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3±1% (yoy).
Sama seperti periode bulan sebelumnya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Transportasi masih menjadi faktor utama pemberi andil inflasi di Manado.
Komoditas bawang merah, tomat, dan minuman ringan merupakan tiga komoditas utama yang mendorong inflasi Manado dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Peningkatan harga bawang merah terjadi secara nasional akibat minimnya pasokan dan belum pulihnya distribusi pasca Idul Fitri 2022.
Apabila dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), harga bawang merah di Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah cenderung lebih tinggi.
Hal tersebut merupakan tantangan dari pengendalian inflasi komoditas ini, karena pasokan bawang merah di Sulut masih bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Enrekang (Sulsel) dan Bima (NTB). Sehingga, tingginya harga di wilayah sekitar Sulut berpotensi untuk mendorong daerah sentra produksi tersebut menjual hasil produksinya ke luar Sulut.
“Hal ini akan berpengaruh pada berkurangnyapasokan di Sulut yang menyebabkan harga meningkat,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Arbonas Hutabarat, Kamis (2/6/2022).
Sementara komoditas cabai rawit masih menjadi penahan tekanan inflasi dengan andil deflasi sebesar -0,18% (mtm). Selanjutnya dari Kelompok Transportasi, inflasi masih digerakkan oleh komoditas angkutan udara dengan andil 0,61% (mtm) karena adanya arus balik dari cuti bersama dan libur lebaran 2022 yang jatuh pada akhir April hingga awal Mei 2022. Di sisi lain, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki menjadi satu-satunya kelompok yang menahan tekanan inflasi Manado dengan andil deflasi -0,01% (mtm), setelah tercatat inflasi dengan andil 0,06% (mtm) pada periode bulan yang lalu seiring normalisasi permintaan pasca HBKN.
Berbeda dengan di Kota Manado, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di Kotamobagu justru mengalami deflasi dengan andil -0,34% (mtm), disusul dengan Kelompok Transportasi yang juga mengalami deflasi dengan andil -0,05% (mtm).
Komoditas daun bawang yang menjadi pendorong inflasi utama periode sebelumnya mengalami pembalikan harga dan tercatat deflasi dengan andil -0,22% (mtm). Disusul dengan komoditas cakalang diawetkan dengan andil deflasi -0,18% (mtm). Sama halnya dengan di Kota Manado, komoditas cabai rawit juga mengalami deflasi dengan andil -0,12 (mtm).
Selanjutnya dari Kelompok Transportasi, tarif kendaraan travel cenderung menurun dan memberikan andil pada deflasi Kota Kotamobagu sebesar -0,05% (mtm).
Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya permintaan setelah sempat meningkat pada bulan sebelumnya menjelang Idul Fitri 2022.
Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran di Kotamobagu menahan turunnya tekanan inflasi lebih lanjut dengan tercatat inflasi sebesar 0,13% (mtm).
Tingginya harga bahan baku (terigu, telur, dan minyak) diperkirakan menjadi pemicu meningkatnya harga makanan olahan seperti martabak di Kotamobagu
“Normalisasi aktivitas masyarakat pasca HBKN Idul Fitri secara umum masih akan terjadi pada bulan Juni 2022 sehingga diperkirakan dapat menjadi faktor penahan inflasi di Sulawesi Utara terutama Kota Manado dan Kota Kotamobagu,” jelas Arbonas.
Normalisasi angkutan udara juga diperkirakan akan menahan tekanan inflasi setelah periode mudik dan arus balik pada April-Mei 2022 selesai. Meski demikian, secara global telah terjadi peningkatan tekanan inflasi dan mencatatkan nilai tertinggi sejak krisis keuangan global 2008.
“Di samping karena peningkatan harga komoditas dunia, tren proteksionisme pangan di seluruh dunia sejak perang di Ukraina pada akhir Februari 2022 yang lalu serta gangguan rantai pasok global juga memperburuk ketersediaan dan keterjangkauan komoditas impor,” sebut Arbonas.
Hal tersebut, sambung Arbonas, diperkirakan juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi di daerah terutama melalui transmisi peningkatan harga bahan baku impor.
Meski dampak geopolitik global tersebut cenderung terbatas di Sulut potensi peningkatan tekanan inflasi seiring dengan meningkatnya harga komoditas dunia perlu direspons melalui sinergi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik pada tingkat Provinsi Sulawesi Utara ataupun Kabupaten/Kota.
Secara nasional, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain meningkatkan subsidi energi yang diharapkan mampu menahan inflasi Administered Prices (AP) terutama dari komoditas BBM, serta pencabutan larangan ekspor CPO yang diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan harga CPO global.
Khususnya di Sulut, Bank Indonesia akan terus melanjutkan koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi melalui kerangka TPID. Selama tahun 2022, Bank Indonesia telah melaksanakan 7 kali High Level Meeting (HLM) TPID dengan Pemda Kabupaten/Kota dan 1 kali HLM di tingkat Provinsi, di samping berbagai kegiatan sidak dan operasi pasar.
“Di samping itu, Bank Indonesia bersama TPID juga telah melaksanakan penambahan 2 Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yakni antara Kota Tomohon dengan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan antara Koperasi Pedagang Bersehati Manado dengan Asosiasi Pedagang Higienis Ternate, Provinsi Maluku Utara. Melalui seluruh rangkaian upaya pengendalian inflasi tersebut, Bank Indonesia mengapresiasi sinergi yang telah terbangun melalui langkah konkret Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seSulawesi Utara. Ke depan, tindak lanjut dari pertemuan HLM TPID yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 ini perlu menjadi perhatian bersama,” sebut Arbonas.
“Melalui komitmen dalam mengimplementasikan strategi Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, serta Komunikasi yang efektif (4K) yang telah disepakati bersama oleh TPID, dalam keseluruhan tahun 2022, Bank Indonesia memprediksi tekanan inflasi Sulawesi Utara terjaga pada rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy),” pungkas Arbonas.(srv)
