Manado, Sulutreview.com – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiskus Andi Silangen, SpB, KBD, menepati janji kepada Aliansi Sulut Bergerak untuk perjuangkan aspirasi mereka ke Kementerian Sekretariat Negara RI.
Kedatangan ketua DPRD ini bukan tanpa maksud. Beberapa pekan lalu para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulut Bergerak mendatangi gedung rakyat, tentu saja kedatangan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, adalah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat.
Kedatangan para mahasiswa pada waktu itu diterima langsung oleh ketua DPRD Sulut bersama anggota dewan yang lainnya, yakni Victor Mailangkay, Jems Tuuk, Melky Jakhin Pangemanan, Fabian Kaloh, Mohammad Wongso dan Yusra Alhabsyi dan langsung
Para mahasiswa pun langsung menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka kepada para anggota dewan tersebut. Salah satu poin aspirasi yang disampaikan yaitu terkait harga minyak goreng yang melambung tinggi, serta usut dan berantas mafia minyak goreng.
Tentunya sebagai ketua dewan dan anggota-anggota dewan yang berdiri bersama-sama rakyat, tak hanya tinggal diam. Ketua dan para anggota dewan pun menepati janji kepada Aliansi Sulut Bergerak, untuk memperjuangkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Aspirasi ini dibawa dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen bersama jajaran legislator ke Kementerian Sekretariat Negara RI pada Rabu (20/4/2022).
“Kami komitmen bersama pengunjuk rasa. Hari ini kami sampaikan tuntutan mereka secara langsung. DPRD akan terus menjadi penyambung lidah masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Silangen kepada awak media.
Berdasarkan komitmen itu, DPRD Sulut tidak hanya sekedar menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Mereka juga akan mengawal proses realisasinya.
Hal itu ditegaskan Melky Pangemanan, yang delapan hari lalu turut menerima langsung demo Aliansi Sulut Bergerak di Kantor DPRD Sulut.
“DPRD Sulut akan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat, yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa Aliansi Sulut Bergerak pada Selasa, 12 April 2022 lalu di Kantor DPRD Provinsi Sulut,” tegas MJP sapaan akrabnya.
“DPRD Sulut juga akan mengawal tuntutan dan aspirasi tersebut, sesuai dengan tupoksi, mekanisme, dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas legislator dari daerah pemilihan Minahasa Utara-Bitung tersebut.
Adapun isi dari aspirasi mahasiswa yang dimaksud, terdiri dari delapan poin tuntutan bermuatan isu nasional, diantaranya adalah,
- Menolak wacana Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.
- Menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.
- Menstabilkan harga minyak goreng, berantas mafia minyak goreng, dan menetapkan harga eceran tertinggi sesuai ekonomi masyarakat.
- Menolah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak berpihak kepada masyarakat.
- Mencabut Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Nomor 3 Tahun 2020.
- Mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- Hentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
- Segera revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), stop kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Selain Andi dan Melky, wakil rakyat yang ikut mengawal aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat adalah Victor Mailangkay selaku Wakil Ketua DPRD Sulut, Jems Tuuk, Fabian Kaloh, Imelda Rewah, dan Arthur Kotambunan.(lina)
