High Level Meeting TPID Sulut Waspada Tekanan Inflasi

TPID Provinsi Sulut jaga tekanan inflasi. Foto : istimewa

Manado, Sulutreview.com – Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Asim Saputra menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dan dirangkaikan dengan HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (20/4/2022).

Pertemuan itu, diselenggarakan di kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, serta jajaran Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat memaparkan sejumlah poin penting. Terutama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Sulut.

“Sejalan dengan Perekonomian Nasional, Kinerja Ekonomi Sulut juga Menunjukkan Indikasi Pemulihan pada 2021. Ekonomi Sulut tumbuh 4,16% (yoy) menguat dibandingkan tahun2020 yang terkontraksi 0,99% (yoy),” jelas Arbonas.

Ditegaskan Arbonas bahwa menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri ini, agar perlu lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap tekanan inflasi.

“Hal ini karena jika dilihat secara historis, tekanan inflasi menjelang periode HBKN akan cenderung meningkat,” sebutnya.

Arbonas juga berharap agar seluruh kabupaten/kota dapat memperhatikan perkembangan harga komoditas strategis pada masing-masing daerahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa
pandemi menjadi sebab akibatnya, sehingga antisipasi dalam menghadapi hari raya Idul Fitri selayaknya diamati secara komprehensif untuk inflasi.

“Jagalah terus opini masyarakat, dan juga komunikasi pemerintah dengan masyarakat terus dibangun, jangan sampai timbul keresahan-keresahan,” terangnya.

Melalui pertemuan itu, Kepala BPS Sulut Asim Saputra mengatakan bahwa data statistik yang disajikan selama ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah.

“Di sinilah peran penting BPS Provinsi Sulawesi Utara selaku decision support pemerintah sebagai penyedia data statistik yang berkualitas agar kebijakan dan perencanaan yang dibuat pemerintah tepat sasaran,” katanya.(srv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *