Manado, Sulutreview.com – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2023 merupakan agenda penting yang mengungkap gagasan pembangunan ke depan.
Untuk itu, butuh kerja keras dan sinergitas seluruh daerah yang berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw menyampaikan sejumlah hal yang perlu disikapi pemerintah daerah. Di antaranya terkait dengan target pusat yang ditetapkan untuk Bumi Nyiur Melambai. Target itu adalah Pertumbuhan Ekonomi 5-5,7 persen, angka kemiskinan 5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 6-6,5 persen dan gini ratio 0,355 serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 74.
“Menurut hemat saya angka-angka itu rasional. Tapi untuk mencapainya perlu kerja keras. Kuncinya ada pada bapak ibu. Bukan hal yang main-main perlu kerja keras, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk regulasi dari pemerintah pusat,” katanya di Four Points Selasa (19/4/2022).
Selain itu, terkait dengan pariwisata jangan dikesampingkan. “Pasalnya, pandemi Covid-19 yang mulai menurun diperkirakan tren liburan bakal mengalami kenaikan. Reborn pariwisata harus kita sama-sama antisipasi. Tolong perencanaan ke depan pariwisata ini jangan dilupakan,” katanya.
Sulut juga memiliki potensi kerawanan. Oleh karenanya, didorong untuk kerja sama dengan TNI/Polri.
Menariknya, Kandouw sempat menyentil progress realisasi pendapatan belanja yang masih minim.
“Memasuki triwulan kedua 202, realisasi pendapatan belanja kita, sebagaimana yang dirilis Mendagri, tidak masuk 10 besar. Padahal ekspenditure ini adalah daya ungkit,” tandasnya.
Tak itu saja, menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri, seluruh kabupaten/kota diingatkan untuk menjaga kestabilan harga.
Karena dari 13 bapok, minyak goreng (migor) mengalami kelangkaan.
Dia meminta kabupaten dan kota punya strategi sendiri, terutama di Sulut sebagai daerah dengan unggulan kelapa.
“Sulut sebagai produsen kelapa agar mendorong kearifan lokal, sehingga tidak akan berada dalam situasi lelangkaan migor. Gunakan minyak kelapa itu jauh lebih sehat,” ujarnya.
Kandouw juga mengajak para pemimpin daerah untuk tetap fokus dengan program Marijo Bakobong. “Curah hujan tinggi di Sulut ini akan mendukung pertanian. Tanam bawang, rica dan tomat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kandouw juga menyampaikan tentang kenaikan harga BBM yang dipastikan jadi beban pemda. “Saya minta Pertamina agar tidak menetapkan quota per kabupaten dan kota sesuai jatah. Pak Gubernut minta harus secara holistik, yakni ditambah dua kali lipat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Jenny Karouw mengatakan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sulut Tahun 2023 merupakan bagian dari proses sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setelah Musrenbang kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
“Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta pendekatan top-down dan bottom-up melalui penyelarasan usulan program/kegiatan antar tingkat Pemerintahan sebagai dasar dalam penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023,” jelasnya.
Pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan dapat merumuskan program/kegiatan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, dengan fokus sesuai tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas serta Berwawasan Lingkungan”, yang dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan.
Sebelumnya Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan hasil Rakortekbang Provinsi Sulut diketahui ada 20 urusan proyek kegiatan tahun 2023 antara lain pengadaan tower BTS di Sangihe, Talaud dan Sitaro. Selanjutnya pengadaan ternak sapi unggul di Bolmong dan Bolmut serta pengembangan kawasan jagung di Bolmong, Minut dan Minahasa.
“Ada 516 sub kegiatan dukungan kinerja urusan yang nilainya sebesar Rp520. 200.933.131. Sebesar 33,3 persen urusan kesehatan, 28,6 persen pendidikan dan 10,4 persen urusan pemerintahan,” jelas Fatoni.(srv)
