Ahmad Djauhar Ingatkan Profesionalisme Wartawan

Ahmad Djauhar saat dicegat wartawan
IMG-20210818-WA0009

Manado, Sulutreview.com – Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Ahmad Djauhar mengingatkan para peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk menjunjung tinggi profesionalisme.

Dia menyampaikan agar wartawan melakukan berbagai pelatihan, guna mengasah ketrampilan para wartawan dalam mencari dan menyajikan berita.

Bacaan Lainnya

“Melalui tahapan pelatihan, khususnya dalam momen mencegat narasumber, untuk kepentingan pemberitaan, wartawan wajib memiliki ketrampilan,” kata Djauhar di NDC Resort, Selasa (21/09/2021).

Sejumlah hal penting juga diungkap kepada media, antara lain media yang telah terverifikasi di Dewan Pers, kode etik jurnalis dan profesionalisme dalam menjalankan profesi jurnalis.

Sementara itu, terkait jumlah media di Provinsi Sulawesi Utara, Djauhar mengatakan bahwa sampai tahun 2021 sudah ada 160 lebih media yang terverifikasi.

“Jadi sampai tahun 2021 ini sudah ada 160 lebih media yang terverifikasi sampai level faktual. Saya harapkan sampai akhir tahun ini jumlah media yang terverifikasi bisa meningkat sampai 360 media,” sebutnya.

Dalam rangkaian kunjungan ke Sulut, Dewan Pers bakal melakukan verifikasi kepada sejumlah media yang ada.

Selain itu, Djauhar juga menjelaskan terkait program peningkatan profesional wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers Indonesia dan Lembaga Penguji Dr. Soetomo (LPDS).

“Peningkatan Profesional Wartawan yang kami laksanakan hari ini, dilakukan lewat program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas wartawan supaya mereka menyampaikan sesuatu kepada masyarakat itu memenuhi prinsip-prinsip etik, prinsip jurnalisme universal. Jadi wartawan harus tahu Kode Etik Jurnalistik, harus tahu UU Pers dan sebagainya,” jelasnya.

Di sisi lain terkait media dan wartawan abal-abal yang saat ini marak akan kasus permintaan uang, Dewan Pers angkat bicara dan mengingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak melayani wartawan yang tidak kompeten alias abal-abal.

“Pemda jangan melayani wartawan yang tidak kompeten alias tidak jelas. Untuk apa dilayani lewat kerja sama atau diberi iklan kalau wartawannya tidak jelas dan medianya tidak ada,” tegasnya.

Ia pun mendorong perusahaan pers secara khusus wartawan untuk mengikuti uji kompetensi sehingga menjadi wartawan yang kompeten dalam menjalankan tugas profesi sebagai pekerja pers.(lina)

banner 300x250