Manado, Sulutreview.com – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar agenda rapat paripurna dengan materi mendengarkan pidato Presiden RI, pada Sidang Tahunan MPR-RI tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara serta penyampaian RUU APBN 2022 dan nota keuangan.
Agenda rapat paripurna dirangkaikan dengan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Rangka HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021.
Pelaksanaan rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen yang didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok.
Turut hadir Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw bersama jajaran Forkopimda Sulut, Sekdaprov Edwin Silangen dan Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu.
Akibat pandemi Covid-19, rapat paripurna dilaksanakan dengan memadukan secara fisik dan virtual.
“Tahun ini, HUT Kemerdekaan RI, dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 di mana kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita, menguji kepatuhan kita, menguji ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang tepat dan cepat dalam menghadapi semua ujian tersebut,” ujarnya.
“Kita bersyukur bahwa Proklamasi mampu menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan kita Untuk dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” kata Silangen kembali.
Silangen juga menyatakan, jika diyakini bersama dan bersepakat dengan satu sisi, Indonesia pasti mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kebersamaan dan semangat persatuan dan kesatuan.
“Inilah salah satu modal utama untuk Indonesia tumbuh adalah semangat kebersamaan dan rasa kebangsaan yang tak pernah pudar Dirgahayu Republik Indonesia Tercinta bermandikan sanggup khatulistiwa,” sebutnya.
Usai membuka rapat paripurna, Ketua DPRD mengarahkan ke siaran langsung melalui media elektronik ke sidang paripurna yang sedang berlangsung di Senayan, Jakarta.
Sementara itu, pada pidato kenegaraan, Presiden RI, Joko Widodo langsung dari Istana Kepresidenan melalui live streaming menyampaikan tentang berbagai poin penting yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, mulai dari penanganan Covid-19 hingga reformasi struktural.
“Pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah,” katanya.
Jokowi mengungkap, kemerdekaan RI bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi direbut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.
“Pandemi Covid-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini,” tukasnya.
Jokowi juga menyebut tentang kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. “Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular Covid-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama,” tandasnya.
Sejak awal pandemi, sambungnya, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengonsolidasikan kekuatan fiskal.
TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa, terus bahu membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat.
Hampir semua Forkopimda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, treatment dan vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan.
Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur, maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain.
Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi, pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen
untuk kesehatan. “Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin, dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” katanya.
Selanjutnya, terkait penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan.
Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama.
Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.
Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan. Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.
Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita.
“Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor,” bebernya.
Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.
Pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa.
Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan. Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama.
Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan.
Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita.
Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah.
Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi
perdagangan elektronik. Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun.
“Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” ungkapnya.
Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan.(Advertorial DPRD Sulut)
